PROVINSI SULAWESI TENGAH

Gubernur Kepala Daerah
1964-1968 :: Datuk Madji Basonan Kuning
1968-1973 :: Mohammad Yasin
1973-1978 :: AM. Tambunan
1979-1979 :: Brigjen Moenafri SH
1979-1980 :: Brigjen Eddy Djajang D
1980-1980 :: Brigjen Eddy Sabara
1980-1985 :: H. Galib Lasahido
1985-1996 :: Abdul Aziz Lamadjido
1996-2001 :: Bandjela Paliudju

2001-2006 :: Aminuddin Ponulele

2006-2011 :: Bandjela Paliudju

Kabupaten/Kotamadya
Kab. Banggai (Luwuk)
Kab. Poso (Poso)
Kab. Donggala (Banawa)
Kab. Toli-toli (Toli-toli)
Kod. Palu (Palu)
Kab. Banggai Kepulauan ( Salakan)
Kab. Buol (Buol)
Kab. Morowali (Bungku )

Data
Berdiri : 23 September 1964
Ibukota : Palu
Luas Wilayah : 68.033 Km2 (3.63 % Luas Indonesia)
Penduduk : Sensus 1980 : 1.298.635 jiwa ; Sensus 1990 : 1.703.330 jiwa
Pendidikan : SD (315.827 orang) SMP (65.618 orang) SMA (23.545 orang)
Suku & Marga : Suku Kailli, Pamona, Mori Balatar, Banggai
Agama : Islam (77 %) Kristen (18,1 %) Hindu (3,3 %) Buhda (0,3 %)

Dasar hukum UU 13/1964
Tanggal penting 13 April 1964 (hari jadi)
Ibu kota Palu
Gubernur Aminuddin Ponulele
Luas 68.089,83 km2
Penduduk 2.079.201 (sensus 2000)
Kepadatan
Kabupaten 9
Kodya/Kota 1
Kecamatan 79
Kelurahan/Desa 1.423
Suku Suku Kaili, Suku Kulawi, Suku Tomini, Suku Bore, Suku Pamona-Mori, Suku Bungku, Suku Saluan, Suku Balantak, Suku Banggai, Suku Buol, Suku Toli-toli
Agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu
Bahasa Bahasa Indonesia
Zona waktu WITA
Lagu Daerah Tondok Kadadingku

Abdul Aziz Lamadjido

Gubernur Sulteng 1986-1996

Sejarah
Wilayah provinsi Sulawesi Tengah, sebelum jatuh ke tangan Pemerintahan Hindia Belanda, merupakan sebuah Pemerintahan Kerajaan yang terdiri atas 15 kerajaan di bawah kepemimpinan para raja yang selanjutnya dalam sejarah Sulawesi Tengah dikenal dengan julukan Tujuh Kerajaan di Timur dan Delapan Kerajaan di Barat.

Semenjak tahun 1905, wilayah Sulawesi Tengah seluruhnya jatuh ke tangan Pemerintahan Hindia Belanda, dari Tujuh Kerajaan Di Timur dan Delapan Kerajaan Di Barat, kemudian oleh Pemerintah Hindia Belanda dijadikan Landschap-landschap atau Pusat-pusat Pemerintahan Hindia Belanda yang meliputi, antara lain :

Poso Lage di Poso;
Lore di Wianga;
Tojo di Ampana ;
Pulau Una-una di Una-una;
Bungku di Bungku;
Mori di Kolonodale;
Banggai di Luwuk;
Parigi di Parigi;
Moutong di Tinombo;
Tawaeli di Tawaeli;
Banawa di Donggala;
Palu di Palu;
Sigi/Dolo di Biromaru;
Kulawi di Kulawi
Toli-Toli di Toli-toli;
Dalam perkembangannya, ketika Pemerintahan Hindia Belanda jatuh dan sudah tidak berkuasa lagi di Sulawesi Tengah serta seluruh Indonesia, Pemerintah Pusat kemudian membagi wilayah Sulawesi Tengah menjadi 3 (tiga) bagian yakni:

Sulawesi Tengah bagian Barat, meliputi wilayah Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Buol Toli-Toli. Pembagian wilayah ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi.
Sulawesi Tengah bagian Tengah (Teluk Tomini), masuk Wilayah Karesidenan Sulawesi Utara di Manado. Pada tahun 1919, seluruh Wilayah Sulawesi Tengah masuk Wilayah Karesidenen Sulawesi Utara di Manado. Pada tahun 1940, Sulawesi Tengah dibagi menjadi 2 Afdeeling yaitu Afdeeling Donggala yang meliputi Tujuh Onder Afdeeling dan Lima Belas Swapraja.
Sulawesi Tengah bagian Timur (Teluk Tolo) masuk Wilayah Karesedenan Sulawesi Timur Bau-bau.
Tahun 1964 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 terbentuklah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah yang meliputi empat kabupaten yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Buol Toli-Toli. Selanjutnya Pemerintah Pusat menetapkan Propinsi Sulawesi Tengah sebagai Provinsi yang otonom berdiri sendiri yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan selanjutnya tanggal pembentukan tersebut diperingatin sebagai Hari Lahirnya Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan perkembangan Sistem Pemerintahan dan tutunan Masyarakat dalam era Reformasi yang menginginkan adanya pemekaran Wilayah menjadi Kabupaten, maka Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Banggai Kepulauan. Kemudian melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 oleh Pemerintah Pusat terbentuk lagi 2 Kabupaten baru di Provinsi Sulawesi Tengah yakni Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Tojo Una-Una. Kini berdasarkan pemekaran wilayah kabupaten, provinsi ini terbagi menjadi 10 daerah, yaitu 9 kabupaten dan 1 kota.

Pemerintahan
[sunting]
Kabupaten dan Kota
Kabupaten Banggai
Kabupaten Buol
Kabupaten Donggala
Kabupaten Kepulauan Banggai
Kabupaten Morowali
Kabupaten Parigi Moutong
Kabupaten Poso
Kabupaten Tojo Una-Una
Kabupaten Toli-Toli
Kota Palu

Daftar Gubernur
Anwar Gelar Datuk Madjo Basa Nan Kuning (1964–1968)
Kol. Mohammad Yasin (1968–1973)
Brigjen A. M. Tambunan (1973–1978)
Brigjen Moenafri, SH (1978–1979)
Kol. R. H. Eddy Djajang Djatmadja (1979–1980)
Mayjen H. Eddy Sabara (1980–1981)
Drs. H. Ghalib Lasahido (1981–1986)
Abdul Aziz Lamadjido, SH (1986–1996)
H.B. Paliudju (1996–2001)
Prof. (Em) H. Aminuddin Ponulele (sejak 2001)

Perwakilan di Jakarta

Anggota DPR dari Provinsi Sulawesi Tengah
1. H Yusuf Rizal Tjokroaminoto (Partai Persatuan Pembangunan) 2. Ir H Rendy Lamadjido (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) 3. Retna Rosmanita Situmorang MBA (Partai Damai Sejahtera) 4. M Sofhian Mile SH (Partai Golongan Karya) 5. Muhidin M Said SE MBA (Partai Golongan Karya) 6. Nurhadi M Musawir SH MM MBA (Partai Amanat Nasional)

Anggota DPD dari Provinsi Sulawesi Tengah
Nurmawati D Bantilan, SE.,
Roger Tobigo, Drs.,
M. Ichsan Loulembah
Faisal Mahmud, Drs., H.,

Senjata Tradisional
Sumpit