MAJALAH TOKOH INDONESIA 39

BERITA UTAMA MTI 39 (02)

Peluang Duet Unik SBY-JK

Oleh Ch Robin Simanullang: Duet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terlihat unik. Berbeda dengan duet Presiden – Wapres sebelumnya. Konstitusi mengamanatkan bahwa Wapres adalah pembantu Presiden. Tapi duet SBY-JK terlihat unik dengan kesan adanya pembagian kekuasaan. Masihkah duet unik ini bersatu dan berpeluang menang pada Pilpres 2009?

Duet unik SBY-JK cukup kontroversial. Dari penglihatan luar, duet ini sering berbeda dalam mengambil keputusan. Kadangkala terkesan Wapres JK mendahului kewenangan Presiden SBY. Terkadang SBY terkesan takut sama JK. Namun dalam kesempatan lain, SBY terkesan mengesampingkan JK. Sering juga keduanya terkesan berlomba merebut popularitas. Lalu, dalam kesempatan berikutnya, keduanya tampak seiring. Duet yang unik!

Banyak pengamat memperkirakan duet SBY-JK, Presiden-Wapres pertama pilihan rakyat secara langsung (2004), ini akan pecah sebelum berakhir masa jabatan 20 Oktober 2009. Duet ini tidak lagi akan berpasangan dalam Pilpres 2009 nanti. Bahkan bukan hanya pengamat, kalangan internal Partai Golkar (JK) dan Partai Demokrat (SBY) sendiri juga meragukan kelanggengan duet SBY-JK. Tapi Wapres JK kepada Tokoh Indonesia menegaskan tidak ada masalah di antara mereka. “Kita (SBY-JK) saling mengisi,” katanya.

Namun belakangan, Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan masa depan duet SBY-JK dalam posisi yang tidak menentu. “Mudah-mudahan saja ada keajaiban sehingga tetap duet ini bekerja dengan tenteram,” ujar Priyo tatkala mengungkap kekecewaan partainya yang sudah terakumulasi terhadap pemerintah.

Terakhir kekecewaan itu dipicu keputusan Menteri Dalam Negeri Mardiyanto tentang Pilkada Maluku Utara. Mendagri memilih mengangkat pasangan Thayin Harmaini daripada pasangan Abdul Gafur yang diusung Partai Golkar walaupun kemenangan Abdul Gafur pernah diakui oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat. Menurut Priyo, Pilkada Malut itu adalah letupan atau puncak dari pada kegetiran yang selama ini kami (Partai Golkar yang dipimpin JK sebagai Ketua Umum) rasakan sebagai fraksi pendukung utama pemerintah.

Tapi politisi Partai Demokrat (partai yang dipimpin SBY sebagai Ketua Dewan Pembina yang kekuasaannya hampir setara dengan Ketua Dewan Pembina Golkar era Orde Baru) menanggapi dingin gertakan Partai Golkar itu. Para pengamat juga sangat meragukan keberanian Partai Golkar meninggalkan pemerintah yang dipimpin duet SBY-JK.

Setidaknya hal ini juga tercermin dari pernyataan Ketua Fraksi Partai Golkar sendiri di DPR: “Biarlah pada saatnya partai akan bersikap. Tapi izinkanlah, Fraksi Golkar yang saya pimpin untuk menyampaikan ini. Saya mendapatkan dukungan yang demikian menggembirakan dari seluruh pimpinan partai (Golkar), termasuk dari daerah. Dan saya tidak ingin membebani Pak Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden,” ujarnya.

Juga tercermin dari pernyataan Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar Surya Paloh kepada pers, seusai mendampingi Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla membuka rapat kordinasi teknis (Rakornis) bendahara Partai Golkar di ruang Bhinakarna, Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (3/6/2008) pagi.

“Tentu, kita sedih, berempati, dan kecewa. Itu satu fakta yang terasa dalam semangat dan emosi para konstituen partai Golkar. Namun, tidak berarti bahwasanya ini suatu hal yang barangkali—katakanlah—kita langsung ambil sikap tidak mengenal lagi hubungan silaturahmi dengan Presiden SBY,” ujar Surya Paloh yang disampingnya berdiri Wapres JK.

Benas saja, dalam kesempatan tidak terlalu lama, terhitung hari, Juni 2008, Fraksi PG bergandeng tangan dengan Fraksi PD menolak angket BBM dan sama-sama memilih interpelasi.
Tampaknya pernyataan kekecewaan PG hanya sebuah dinamika dalam perjalanan duet SBY-JK. JK sebagai Ketua Umum Partai Golkar, partai terbesar yang memenangkan Pemilu 2004, berada dalam posisi dilematis dalam dinamika koalisi PG dengan pemerintah (PD). Sebenarnya bagaimana peta koalisinya?

Menjawab pertanyaan ini, Wapres Jusuf Kalla dalam wawancara dengan Tokoh Indonesia menjelaskan: “Golkar kan partai nomor satu. Partai nomor satu itu ingin juga mempunyai peranan lebih besar dalam pemerintahan. Tapi, dilemanya itu sebenarnya kan, kebetulan saya jadi Ketua Umum Golkar setelah jadi Wapres. Jadi ya, sebaiknya dipahami seperti itu dilemanya. (Selengkapnya baca: Wawancara Wapres JK: Kita (SBY-JK) Saling Mengisi).

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Saiful Mujani, Kamis (1/11) di Jakarta mengatakan duet SBY-JK harus mampu memastikan kepada masyarakat bahwa mereka cukup solid untuk menyelesaikan pemerintahan, setidaknya sampai 2009. Bahkan, menurutnya, mereka juga perlu memastikan akan bersama-sama maju pada Pemilihan Umum 2009.

Hal itu dikemukakan Saiful menanggapi adanya kesan duet SBY-JK sudah tidak solid. Ada kesan SBY sudah tidak mau dengan JK, demikian sebaliknya. Menurutnya, hal itu membuktikan pemerintah telah gagal untuk menciptakan kesan baik.
Sampai saat ini SBY belum pernah mengatakan akan tetap perpasangan dengan JK pada Pilpres 2009. Demikian pula sebaliknya JK, bahkan pernah mengatakan dapat berpisah dengan SBY pada 2009, walaupun JK juga pernah mengatakan dirinya tidak mungkin menjadi presiden.

Dalam menjawab pertanyaan reporter Tokoh Indonesia, apakah tidak ada niat menjadi Presiden, Wapres JK mengatakan segala hal itu bukan saja urusan pribadi, tapi urusan partai. Partai yang memutuskan pada waktunya. Pernyataan JK ini diakuinya bukan hanya sekedar menjaga perasaan Presiden SBY, tapi karena memang hal itu adalah urusan partai.

Menanggapi kepemimpinan duet SBY-JK, yang kalau dilihat dari luar, seperti antara sais dan joki dalam satu kreta kuda (sado), hal mana Presiden SBY dibilang orang cenderung peragu, Wapres JK mengaku tidak mengalami ada masalah di antara mereka. Walaupun JK juga melihat seolah ada kesan jika dirinya sudah tidak solid dengan SBY. Tapi, menurutnya, kesan itu kadang kala disebabkan oleh media. JK meyakinkan: “Kami punya tujuan dan amanah yang sama sampai tahun 2009. Kecuali kalau mau memberi amanah tambahan, ya terima kasih.” Mengenai posisi selanjutnya, menurut JK akan ditentukan oleh partai politik dan bangsa. “Kalau saya sendiri, inginnya terus mengabdi pada negara,” katanya.

Perihal gaya kepemimpinan SBY, JK mengatakan: “Sebenarnya beliau (SBY) mengutamakan kebersamaan. Tentu, dalam kebersamaan itu kan harus melaksanakan secara baik sosialisasi dan demokrasi yang baik, sampai tingkat yang terendah.

Karena, menurutnya, hal-hal yang ditel biasanya SBY minta dia laksanakan. “Beliau seorang pemipin yang baik, mengetahui semua permasalahan,” tegas Wapres JK tentang kepemimpinan SBY. Maka JK yakin dwitunggal ini bisa bertahan sampai 2009. Menurut JK, tidak pernah faktor gaya kepemimpinan menjadi penyebab keretakan hubungan mereka. “Kita jalan secara bersama, saling mengisi,” katanya.

Walaupun ada beberapa hal yang dicatat Tokoh Indonesia, di antaranya, waktu timnya Marsillam, UKP3R dibentuk Presiden, lalu begitu kuat Golkar menolak dan menantangnya. Menurut Wapres JK, itu supaya jangan timbul dualisme saja. “Karena, kalau organisasi timbul dualisme, terlalu banyak lembaga, justru menyebabkan orang bingung. Itu saja intinya, sebenarnya,” katanya.

Sementara itu, intelektual muda yang juga Rektor Universitas Paramadina, Anis Baswedan, menilai duet SBY-JK sepintas tampak seiring dan sejalan. Namun, dia melihat ada dua aspek yang menjadi masalah, yaitu gaya dan sistem. Menurutnya, SBY dan JK memiliki gaya berpolitik dan kepemimpinan yang berbeda. SBY cenderung berorientasi pada prosedur, sementara JK cenderung berorientasi pada hasil. “Efeknya, mereka sering memiliki pendekatan berbeda dalam menghadapi problem yang sama,” katanya.

Sesuai konstitusi, Presiden memiliki otoritas politik lebih besar daripada Wapres. Namun, dalam realitas politik, Wapres JK memiliki sistem dukungan politik yang jauh lebih kuat (Partai Golkar) dibandingkan Presiden SBY (Partai Demokrat). “Karena itu, Presiden sering terkesan memperhitungkan langkah-langkah Wapres, seakan-akan Wapres bukan sekadar wakilnya, tetapi sebuah entitas politik tersendiri yang bisa independen dari Presiden,” ujar Anis. Perbedaan inilah yang membuat kerja sama Presiden SBY dan Wapres JK menjadi tidak optimal.

Namun, Wakil Ketua MPR HM Aksa Mahmud menilai Duet SBY-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden pilihan rakyat secara langsung, merupakan duet yang paling ideal sepanjang sejarah republik ini. Mereka berdua telah bekerja luar biasa. Tidak mengenal hari Sabtu-Minggu, siang dan malam. Menurutnya, pemerintahan ini masih jauh lebih baik dibanding dengan yang sebelum-sebelumnya.

Aksa Mahmud menilai duet ini sangat baik, karena kemampuannya yang saling melengkapi, dwi tunggal Indonesia. Satu berfungsi sebagai pengarah atau steering, satu sebagai pekerja atau organizing. Seorang pekerja membutuhkan visi sebagai panduan yang menjadi tugas pengarah. Sementara sebuah visi perlu diterjemahkan menjadi kerja yang konkrit di lapangan. Sehingga membutuhkan pekerja keras yang ulet dan serius.

“Jadi pasangan ini sangat ideal, ada pengarah dan ada pekerjanya. Tentu harapan kita hasilnya menyejahterakan dan memakmurkan rakyat,” ujar Aksa Mahmud. Menurutnya, pasangan ini telah bekerja maksimal. Walaupun masyarakat belum puas. Belum puas karena terlalu lambatnya pergerakan ekonomi. “Sebagai orang yang mempunyai background pegusaha, seharusnya bisa diselesaikan beberapa hari tapi kenapa dua-tiga tahun belum selesai. Itu ketidakpuasan saya,” ujar pendiri kelompok usaha Bosowa itu. Namun, anggota Badan Pertimbangan KADIN Indonesia, itu menambahkan, tentu tidak bisa seperti membalik tangan, memerlukan proses.

Wakil Ketua Partai Demokrat Ahmad Mubarok juga pernah mengatakan idealnya duet SBY-JK dua periode. Menurutnya, kepemimpinan nasional baru akan terasa efeknya jika mendapat kesempatan memimpin pemerintahan selama dua periode. Dia membandingkan dengan masa kepemimpinan Presiden Soekarno selama 20 tahun (1945-1965) dan Presiden Soeharto hampir 32 tahun (1966-1998). Sementara setelah reformasi, semuanya sebentar-sebentar. Presiden Habibie hanya 1 tahun sampai pemilu (1998-1999), Abdurrahman Wahid jatuh di tengah jalan (1999-2002), dan diteruskan Megawati lebih kurang tiga tahun (2002-2004).

Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI Dr Syarief Hasan juga menilai pemerintah pimpinan duet Presiden SBY dan Wapres JK, sebagai hasil pilihan rakyat pada Pemilu 2004, telah menjalankan tugas sebagaimana mestinya walaupun masih ada kekurangan dari hasil pelaksanaan tugas itu. Berbagai persoalan sudah ditangani dan telah berhasil memperbaiki keadaan. “Memang ada yang menyatakan kurang puas. Itu kita akui, namun kita juga harapkan agar jangan menilai kinerja hanya berdasarkan persepsi,” katanya.

Dia mengajak semua pihak untuk menjalankan etika berpolitik yang santun, baik dan benar sebagai pedoman utama bagi partai politik dalam menjalankan pembelajaran demokrasi. “Jangan hanya mengkritik, memfitnah bahkan melakukan pembunuhan karakter dan citra,” kata Syarief Hasan.

Syarief Hasan mengemukakan bahwa Partai Demokrat (PD) menawarkan gagasan agar Partai Golkar (PG) meneruskan koalisinya dengan mempertahankan pasangan SBY-JK hingga Pemilu 2014. Walaupun dia menegaskan, meski menawarkan gagasan agar pasangan SBY-JK dipertahkankan pada Pemilu 2009, PD siap ditinggalkan PG jika pada Pemilu 2009 PG akan mencalonkan kadernya menjadi presiden.

Hal senada dikemukakan Sekretaris FPD Sutan Bhatoegana jika PG ingin mengajukan Capres, pihaknya siap. Namun, Sutan menegaskan bahwa PD tidak akan terburu-buru mengumumkan pencalonan. “Kita memberi kesempatan kepada SBY untuk mengukir keberhasilan. Dengan keberhasilan, maka hal itu merupakan kampanye menuju Pilpres 2009,” katanya.

Diyakini PD akan tetap mencalonkan SBY. Sebab dari sejarahnya, PD dibentuk sebagai kendaraan politik bagi SBY. Karena itu, PD mendorong agar SBY berhasil akan memuluskan jalan bagi pencalonannya kembali pada Pilpres 2009.

Sementara, dengan siapa SBY berpasangan masih akan ditentukan perkembangan politik berikutnya. Namun, kecenderungan duet SBY-JK akan dipertahankan masih lebih memungkinkan. Duet unik ini tampaknya mempunyai kisah kerjasama dan komitmen yang mengikat untuk saling mengisi. Namun, hal ini masih harus menunggu Pemilu Legislatif dan keputusan partai (PG dan PD).

Jika PD mengungguli PG dalam Pemilu Legislatif, akan terasa lebih wajar kader PG dalam posisi Wapres. Tapi jika perolehan suara PG jauh di atas PD, akan lebih memungkin PG mengajukan Capres sendiri. Dalam kondisi ini, posisi JK akan serba sulit. Namun kompromi politik antara JK (PG) dengan SBY (PD) akan membuka peluang duet SBY-JK akan diusung PG dan PD kembali. Apalagi, secara ideologis kedua partai ini memiliki persamaan. Artinya, secara ideologis koalisi kedua partainya amat ideal.

Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso pernah mengemukakan bahwa PG telah memiliki empat opsi untuk menghadapi Pilpres 2009. Opsi pertama, justru meneruskan duet SBY-JK. Opsi kedua, jalan sendiri jika memperoleh suara signifikan. Opsi ketiga, berkoalisi dengan parpol Islam (PKS). Opsi keempat, berkoalisi dengan PDIP.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN), Umar S Bakry, di Jakarta, Ahad (15/6/2008) mengungkapkan hasil survei terbaru LSN yang dilaksanakan pada 2 hingga 14 Mei 2008 di 33 provinsi, menunjukkan duet SBY-JK (Opsi pertama PG yang disebut Priyo) tidak lagi masuk dalam sepuluh pasangan capres-cawapres yang diminati publik. Pasangan ini hanya bertengger di peringkat 11. Jauh merosot dari hasil survei LSN Januari 2008, di mana pasangan SBY-JK masih bertengger di peringkat lima dengan 43,8 persen publik akan memilih SBY-JK jika pasangan ini berduet lagi dalam Pilpres 2009.

Sedangkan hasil survei Lembaga Riset Indonesia (LRI) yang dilakukan pada pertengahan Mei 2008 memprediksi keterpilihan pasangan SBY-JK (10,75 persen) berada di bawah kombinasi SBY-Hidayat Nur Wahid (15,12 persen) atau Megawati-Sultan HB X (14,74 persen) dan berada di kombinasi Yudhoyono-Sultan HB X (6,14 persen).

Namun hasil survei LSN dan LRI ini pastilah bukan menjadi bagian mutlak bahan pertimbangan bagi PG untuk menentukan pilihan. PG akan menjadikan pemilu legislatif sebagai patokan untuk Pilpres 2009. Kalau Golkar menang, kemungkinan memilih opsi kedua. Bisa mungkin JK (Capres) berpasangan dengan kader Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid (Cawapres). Priyo menyebutkan, kombinasi itu bisa di balik menjadi Hidayat-Kalla kalau perolehan suara PKS pada Pemilu 2009 mengungguli PG. Tapi kemungkinan terbaik bagi PG adalah menduetkan JK dengan Sri Sultan HBX.

Tapi persaingan di PG untuk merebut tiket Capres atau Cawapres masih akan terjadi. Partai ini memiliki sejumlah kader yang memiliki kapasitas jadi Capres atau Cawapres. Tergantung bagaimana mekanisme internal pemilihan Capres atau Cawapres dari partai ini. Jika mekanisme konvensi diberlakukan akan terjadi kompetisi yang amat ketat. Beberapa nama yang berpeluang memenangkan konvensi PG adalah Akbar Tandjung, Jusuf Kalla, Sri Sultan HBX, Surya Paloh, Prabowo Subiakto, Aburizal Bakrie, Fadel Muhammad, dan Slamet Effendi Yusuf. Kemungkinan menang adalah Akbar Tandjung atau Jusuf Kalla.

Jika mekanismenya yang ditempuh melalui Rapimnas, hampir dipastikan Jusuf Kalla akan memenangkannya dengan diberi mandat memilih menjadi Capres atau Cawapres. Walaupun kemungkinan lain masih saja terbuka. Jika kedua mekanisme (konvensi dan Rapimnas) ini tidak disepakati secara mutlak, kemungkinan lain akan terbuka, yakni selain PG punya calon sendiri (Capres atau Cawapres), kader PG lainnya juga akan dicalonkan partai lain, seperti JK pada Pilpres 2004.

Satu hal yang patut dicatat dari perjalanan PG adalah partai ini berpengalaman sebagai partai berkuasa, tidak berpengalaman sebagai partai oposisi. Partai ini berpengalaman mela-kukan apa saja untuk merebut kekuasaan.

Sementara itu, peluang SBY mempertahankan jabatan presiden tanpa berpasangan dengan JK, juga terbuka dengan berbagai kemungkinan (alternatif). SBY kemungkinan akan berpasangan dengan kader PKS (Hidayat Nur Wahid atau Tifatul Sembiring). Walaupun kemungkinan kader PKS akan berpasangan dengan Wiranto lebih terbuka jika Partai Hanura mendapat suara signifikan. Kemungkinan lain, SBY berpasangan dengan Sri Mulyani Indrawati, Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung, Sri Sultan HBX, Hatta Rajasa, Sutrisno Bachir, Din Syamsuddin, Fadel Muhammad, atau Suryadharma Ali.

Pasangan SBY - Sri Mulyani Indrawati kemungkinan akan tampil sebagai kejutan, jika Partai Demokrat memperoleh suara signifikan pada Pemilu Legislatif. Kejutan ini kemungkinan akan menarik perhatian kalangan muda dan perempuan yang akan membuat pasangan ini meraih kemenangan. Mesin intelejen politik SBY akan lebih berperan daripada Partai Demokrat dalam mengatur strategi pemenangan Pemilu termasuk menciptakan kejutan siapa pasangan Cawapres bagi SBY dan menciptakan sesuatu kejadian yang mengundang empati kepada SBY dan pasangannya. ► Majalah Tokoh Indonesia Edisi 39