|
KAPUR SIRIH
Bangsa Maritim
Sudah lama bangsa ini hidup terlena di darat. Orientasi kegiatan dan
pembangunan terkonsentrasi di darat. Padahal sejak doeloe bangsa ini
tahu bahwa negerinya yang disebut tanah-air justru lebih luas lautan
daripada daratan. Dua per tiga wilayah Indonesia berupa laut dengan
panjang garis pantai sekitar 81.000 km dan terdiri dari sekitar 17.506
pulau. Apalagi, sesungguhnya bukti historis juga menunjukkan bahwa sejak
kerajaan Sriwijaya (683 M-1030 M) bangsa ini telah menampakkan
eksistensinya sebagai bangsa maritim, walaupun masih terbatas pada
pemanfaatan laut sebagai sarana penghubung antarpulau maupun antarnegara.
Kesadaran yang tinggi tentang eksistensi dan kedaulatan bangsa maritim
mencuat mencapai puncak ketika Perdana Menteri Ir. Djoeanda,
mendeklarasikan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut
di sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia, yang dikenal
sebagai “Deklarasi Djoeanda” pada 13 Desember 1957. Deklarasi Indonesia
sebagai Archipelagic State ini setelah melalui perjuangan panjang,
akhirnya diterima dan ditetapkan di dalam konvensi hukum laut PBB (UNCLOS,
1982).
Namun, anehnya, setelah itu bangsa ini seperti menelantarkan potensinya
sebagai negara kepulauan itu. Kekayaan yang terkandung di laut dan
sepanjang garis pantai tak termanfaatkan dengan semestinya. Bahkan
bangsa asing begitu leluasa menjarah ikan dan kekayan laut dan
pulau-pulau kecil Indonesia. Pulau Sipadan dan Ligitan pun terlepas dari
pangkuan ibu pertiwi. Sementara nelayan-nelayan kita pun terpinggirkan
dan terbelenggu dalam kemiskinan.
Syukur, reformasi membuahkan peningkatan kesadaran bangsa ini atas
eksistensi jati dirinya sebagai bangsa maritim. Ditandai dengan lahirnya
Departemen Kelautan dan Perikanan dan ditetapkannya Hari Nusantara 13
Desember. Adalah Presiden KH. Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 yang
pertama kali mencanangkannya dan kemudian, Presiden Megawati
Soekarnoputri menetapkannya melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 126
Tahun 2001, tertanggal 11 Desember 2001 bahwa tanggal 13 Desember
dinyatakan sebagai Hari Nusantara, dan resmi sebagai hari perayaan
Nasional.
Kini perhatian mulai dipusatkan ke arah potensi kelautan Nusantara.
Presiden Megawati Soekarnoputri mencanangkan Gerbang Mina Bahari, di
Teluk Tomini, 11 Oktober 2003 lalu. Gerakan Nasional Pembangunan
Kelautan dan Perikanan, ini diharapkan mampu mempersatukan seluruh
komponen bangsa untuk mendayagunakan sumberdaya kelautan dan perikanan
bagi kemajuan, kemakmuran dan kemandirian bangsa ini.
Sehingga tak
berlebihan bila hal ini disebut menjadi trade mark keberhasilan Kabinet
Gotong Royong. Depatemen Kelautan dan Perikanan diharapkan sebagai
armada pengendali, penggerak dan pelaksana utama. Departemen ini
dinakhodai seorang yang berkompeten di bidangnya. Orang yang sepanjang
hidup dan keahliannya menyatu dengan kelautan. Dia, Rokhmin Dahuri yang
pantas digelari sebagai ‘pejuang kelautan dan perikanan’ yang profil dan
pemikirannya kami tampilkan pada edisi ini.
*Redaksi 122003
|
|
|
|
)
