BERITA

BIOGRAFI ==   01   02   03   04   05   06   07   ==

Presiden SBY Tegaskan:

UKP3R Dipertahankan

Jakarta,  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempertahankan pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R) melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2006. Lingkup tugas dan kewenangannya diperjelas. Sikap untuk mempertahankan UKP3R itu dijelaskan sendiri oleh Presiden Yudhoyono kepada pers, Kamis (9/11) malam.

Saat memberikan penjelasan, Presiden tampil di mimbar sendirian, ditunggui Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi dan empat staf khususnya, yaitu Andi Mallarangeng, Dino Patti Djalal, Sardan Marbun, dan Irvan Edison. Dua stasiun televisi, yaitu TVRI dan Metro TV, menayangkan langsung penjelasan Presiden yang membaca teks sekitar 25 menit tersebut.

Presiden mengatakan, pembentukan UKP3R dengan lima tugasnya adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai kepala pemerintahan untuk memenuhi janji perubahan kepada rakyat. Lima tugas UKP3R seperti ditegaskan Presiden adalah perbaikan iklim usaha/investasi dan sistem pendukungnya, pelaksanaan reformasi administrasi pemerintahan, peningkatan kinerja BUMN, perluasan peranan usaha kecil menegah, dan perbaikan penegakan hukum.

"Terus terang, jika kelima program dan upaya itu tidak berhasil, pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, termasuk penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan, tidak akan berhasil. Wajib hukumnya bagi saya untuk terus mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program itu," ujar Presiden.

Presiden memberi penjelasan melalui pers setelah dua minggu terakhir muncul polemik dan silang pendapat tentang pembentukan UKP3R yang dipimpin Marsillam Simandjuntak.

Presiden menilai polemik itu telah melebar, sering kurang relevan, dan keluar dari konteksnya. "Banyak pihak bahkan cenderung meletakkan keberadaan UKP3R dalam konteks politik, bukan dalam konteks manajemen pemerintahan," ujarnya.

Dalam penjelasannya, empat kali Presiden menegaskan posisinya sebagai kepala pemerintahan dan pemimpin kabinet. Sebagai pemimpin, Presiden mengemukakan, dirinyalah yang paling bertanggung jawab atas efektif atau tidaknya manajemen pemerintahan. Dua kali Presiden menegaskan tanggung jawabnya sebagai pemimpin itu.

Untuk penegasan posisi dan tanggung jawabnya ini, Presiden merujuk Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 4, yang menyatakan, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD".

"Sudah barang tentu, pembentukan unit kerja yang ramping (efisien) menjadi kewenangan saya selaku presiden. Dalam manajemen pemerintahan, sayalah yang paling bertanggung jawab atas efektif atau tidak efektifnya manajemen pemerintahan itu," tuturnya.

Presiden menjelaskan, pembentukan UKP3R merupakan tindak lanjut evaluasi dua tahun manajemen dan kinerja pemerintah. Setelah evaluasi disimpulkan, keperluan untuk meningkatkan pengawasan dan pengelolaan semua agenda agar program pemerintah berjalan baik, sasaran dapat cepat dicapai, dan masalah yang muncul dapat diatasi dan diselesaikan.

Empat "bukan" tugas UKP3R
Presiden menjelaskan lingkup tugas dan kewenangan UKP3R. Untuk mempermudah pemahaman, Presiden menyatakan ada empat hal yang tidak atau bukan tugas UKP3R.

Pertama, UKP3R tidak mengambil keputusan dan tidak menetapkan kebijakan pemerintah. Kedua, UKP3R tidak memberikan instruksi dan arahan kepada menteri dan anggota kabinet. Ketiga, UKP3R tidak melakukan tindakan investigasi atau pemeriksaan atas hal yang berkaitan dengan masalah hukum seperti korupsi. Keempat, UKP3R bukan "pos politik" dan pejabatnya tidak dalam kategori political appointee seperti menteri, tetapi adalah "pos manajemen" yang jadi perangkat presiden selaku pemimpin eksekutif tertinggi.

UKP3R berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam pelaksanaan tugas ini, Presiden dibantu Wakil Presiden. "Jadi, Wapres tidak excluded, tetapi included," ujarnya.

Dalam penjelasannya, Presiden menjelaskan jalan panjang hingga keluarnya Keppres No 17/2006. Para menteri terkait dan Wakil Presiden dilibatkan dalam pembahasannya. Untuk efektivitas kerja UKP3R, sedang disusun ketentuan teknis dan prosedural, antara lain menyangkut hubungan kerja UKP3R dengan jajaran kabinet secara umum demi peningkatan keberhasilan dan tugas kabinet keseluruhan.

Melegakan

Ketua Departemen Organisasi Keanggotaan dan Kader Partai Golkar Yuddy Chrisnandi menilai penjelasan Presiden sedikit melegakan dan mampu meredam ketegangan yang selama ini terjadi. Penjelasan itu juga menunjukkan bahwa komunikasi politik antara Presiden dan Wapres Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum Partai Golkar cukup efektif.

Menurut Yuddy, yang terpenting dari suara keras Partai Golkar selama ini adalah soal batasan kewenangan UKP3R dilihat dalam kerangka sistem kelembagaan negara. Jangan sampai UKP3R melampaui kewenangan institusi negara yang diatur dalam konstitusi. Tuntutan itu sudah diakomodasi dengan penjelasan Presiden bahwa UKP3R merupakan unit kerja presiden, tidak terlibat dalam rapat kabinet, dan tidak berwenang memutus dan menetapkan kebijakan pemerintah.

Juru bicara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang juga anggota BPK, Baharuddin Aritonang, mengatakan, meski sifatnya teknis membantu kelancaran tugas presiden, sebaiknya Presiden tidak memaksakan pembentukan UKP3R, tetapi mendorong pembahasan RUU Penasihat Presiden. (Kompas, 10 November 2006) ►e-ti

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia