| DEPTHNEWS MTI 24 |
|
|
 |
Pembangunan di Era Pak Harto
Pak Harto Membangun Indonesia
DPTHNEWS 05: Sejarah mencatat bahwa Pak Harto, selama 32 tahun
membangun Indonesia. Dia seorang negarawan yang paling berjasa dalam
pembangunan Indonesia.
Meskipun mewarisi kehidupan politik dan ekonomi yang morat-
marit, Pak Harto menatanya kembali dengan segala daya dan upaya. Dia pun
membangun Indonesia dengan strategi Trilogi Pembangunan, menciptakan
stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil
pembangunan.
Pak Harto masuk ke birokrasi—Pejabat Presiden tahun 1967 dan Presiden RI
Kedua tahun 1968—seperti berada di belantara politik, keamanan, ekonomi
dan sosial. Pasca tragedi berdarah, 1 Oktober 1965, kehidupan politik
morat-marit, laju inflasi mencapai 600%, dan lebih kurang 70 juta
penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.
Karena itu, Pak Harto, tanggal 1 April 1969, meletakkan dasar-dasar bagi
pembangunan berkelanjutan melalui Pelita, dan menetapkan Trilogi
Pembangunan sebagai strategi untuk tinggal landas menuju masyarakat
Indonesia yang adil dan sejahtera.
Pak Harto sangat menyadari bahwa kemerosotan ekonomi yang diwarisinya
sangat serius, dan ia mengingatkan seluruh rakyat Indonesia bahwa usaha
pembangunan tidak mengenal keajaiban; jalan ke arah pembangunan tidaklah
licin dan mudah. Yang sangat diperlukan adalah kerja keras, dana, usaha
dan bahkan pengorbanan untuk memungkinkan pembangunan yang sesuai dengan
rencana yang ditetapkan.
Di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari selaku Presiden, Pak Harto,
rata-rata pukul 08.30 sudah harus berada di kantor, Istana atau Bina
Graha. Kemudian pulang ke kediaman di Jalan Cendana pukul 14.30 untuk
istirahat sebentar, shalat lohor dan makan siang. Kemudian bekerja lagi.
Kadang-kadang tidur sejenak kalau terlalu lelah dan capek. Tetapi sering
cukup istirahat di kursi, duduk-duduk dan melamun sambil mengisap
cerutu, rokok kretek atau kelobot. Sampai malam, dia masih bekerja,
menerima tamu dan para menteri pembantunya. Pada hari libur, ia pergi ke
laut untuk memancing atau ke Tapos. Inilah irama keseharian Pak Harto
selama 32 tahun di pemerintahan. Sebagai Presiden, Pak Harto sering juga
melakukan kunjungan ke daerah-daerah atau lawatan keluar negeri.
Pak Harto membentuk Kabinet Pembangunan I, kombinasi para tenaga ahli,
kalangan universitas dan ABRI. Tugas pokoknya disebut Panca Krida
Kabinet Pembangunan; stabilitas politik (termasuk politik luar negeri),
pemilihan umum, pengembalian ketertiban dan keamanan, penyempurnaan dan
pembersihan aparatur negara, dan stabilitas ekonomi. Dan bersamaan
dengan itu dicanangkan Pembangunan Lima Tahun Pertama (Pelita I), 1
April 1969. Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) yang
diketuai Prof. Dr. Widjojo Nitisastro diberi tugas untuk menyusun
rencana pembangunan nasional jangka panjang.
Pak Harto menetapkan, selain kemampuan sendiri, untuk mempercepat laju
pembangunan dilakukan kerjasama dengan bangsa-bangsa lain secara saling
menguntungkan. Tetapi bantuan luar negeri tetap ditempatkan sebagai
pelengkap, supaya bantuan itu tidak membuat rakyat sengsara atau
mengurangi kemampuan sendiri.
Pemerintah Indonesialah yang menentukan syarat-syarat pinjaman luar
negeri tersebut, yaitu; pinjaman jangka panjang dengan bunga rendah,
angsurannya dimulai setelah 10-15 tahun. Pinjaman yang tidak sesuai
dengan ketentuan tersebut, tidak diterima. Menurut Pak Harto memang ada
ditawarkan bantuan dari Blok Timur, tetapi tidak memenuhi persyaratan;
jangka waktu 30 tahun, masa tenggang 10 tahun, bunga 2-3% setahun.
Sedangkan negara-negara (Blok Barat) yang bergabung di dalam IGGI bisa
memberikan pinjaman sesuai dengan syarat-syarat tersebut.
Pinjaman-pinjaman dari merekalah yang diterima. Ini memang berbeda
dengan kebijaksanaan Bung Karno yang mengumandangkan: “Go to hell with
your aids.” Mungkin bantuan itu dikaitkan dengan syarat politik, karena
Bung Karno memihak ke Blok Timur. “Saya pun akan menolak bantuan
tersebut bilamana dikaitkan dengan syarat politik,” kata Pak Harto.
Kebijaksanaan pembangunan Pak Harto dibekali oleh Tap-Tap MPRS, antara
lain; melaksanakan pembangunan lima tahun pertama, menyederhanakan
partai-partai politik dalam kehidupan Demokrasi Pancasila, dan
melaksanakan Pemilu secepat-cepatnya, paling lambat tahun 1971.
Berdasarkan mandat tersebut, disusun perencanaan pembangunan lima tahun
pertama—dari 1969/1970 sampai 1973/1974. Strateginya, pembangunan
pertanian dengan dukungan industri, dengan sasaran; cukup pangan, cukup
sandang, cukup papan, cukup lapangan kerja, dan meningkatkan pendidikan
serta kebudayaan sesuai dengan kemampuan. Bappenas menyusun perencanaan
pembangunan makro, sedangkan departemen dan lembaga melaksanakannya.
Di dalam pidato lisannya di Pasar Klewer, Solo (9/6-1971), Pak Harto
memaparkan bahwa masyarakat adil dan makmur hanya bisa terwujud bilamana
melakukan serangkaian pembangunan dalam segala bidang. Untuk sampai ke
tujuan tersebut diperlukan waktu yang bertahun-tahun dan dilakukan
secara bertahap. Kalau setiap tahap diperlukan lima tahun, maka untuk
lima tahap diperlukan waktu 25 tahun. Dalam tempo sepanjang itu, baru
akan sampai pada landasan penting; yaitu perkembangan industri dan
pertanian yang seimbang.
Ketika Pak Harto mulai menjabat presiden, Indonesia diwarisi utang 2,25
miliar dolar AS. Negara-negara Blok Timur dan IGGI sepakat utang itu
diselesaikan dalam tempo 30 tahun. Artinya, harus dicicil 75 juta dolar
AS setiap tahun. Sedangkan utang baru dari IGGI dimulai dengan 250 juta
dolar, naik jadi 500 juta, 600 juta dan 640 juta dolar AS.
Pemikiran Pak Harto di Pasar Klewer dirumuskan dan dijadikan konsep GBHN
yang diajukan di dalam Sidang Umum MPR hasil Pemilu 1971. Titik tolaknya
apa yang ada di dalam UUD 1945, bahwa Presiden diangkat oleh MPR untuk
waktu 5 tahun dan boleh dipilih kembali. Di dalam pidatonya itu pula,
Pak Harto dengan tegas menolak setiap teror keagamaan. Indonesia bukan
negara sekuler, bukan pula negara teokratis, tetapi berdasarkan
Pancasila.
Pemilu 1971 dilaksanakan berdasarkan UUD 1945 setelah tidak
diselenggarakan selama 15 tahun. Hasilnya, Golkar yang semula terdiri
dari 200 organisasi keluar dengan satu tanda gambar, memenangkan 227
kursi, NU 58 kursi, Parmusi 24 kursi, PNI 20 kursi, dan Parkindo, Partai
Katolik dan Murba mendapat sisa dari 360 kursi DPR yang dipilih.
Sedangkan ABRI mendapat jatah 100 kursi, sehingga DPR memiliki total 460
kursi.
Pak Harto dipilih dan diangkat kembali kembali menjadi
Prersiden/Mandataris MPR untuk periode 1973-1978, didampingi Wakil
Presiden Sri Sultan Hamengku Buwono IX.
Pemilu berikutnya, 1977, diikuti oleh tiga kekuatan politik, yaitu PPP
yang merupakan fusi dari partai-partai agama (Islam), PDI fusi dari
partai-partai nasionalis dan agama (non-Islam) dan Golkar. Sejak itu
sampai Pemilu 1997, Golkar memenangkan mayoritas kursi DPR. Dan Pak
Harto menja-bat Presiden sampai mengundurkan diri, 21 Mei 1998. ►mti/sh/suryo
pranoto. Lanjut: Trilogi Pembangunan
***Majalah Tokoh Indonesia |
)