==   1   2   3   4   5   6    ==

Wawancara Slamet Effendy Jusuf (4)

Kemenangan Golkar Kebutuhan Nasional (2)

MTI: Dalam rangka independensi dan objektifitas itu, bagaimana kemungkinan campur tangan Ketua Umum DPP sendiri yang notabene mengikut konvensi terhadap panitia konvensi sendiri?

SEJ: O.. Itu kami akan menolak. Kami tegas, baik kepada ketua umum juga kami bilang. Kalau ketua umum ingin mengikuti konvensi, maka ketua umum harus mengikuti semua proses yang ada, termasuk ia juga harus berkampanye ke daerah. Dia harus mengikuti sosialisasi di daerah sampai di tingkat pusat.

Dengan demikian, tentu saja keseluruhan proses-proses konvensi akan ia lalui. Dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan konvensi, berarti ia tidak ikut serta, karena ada kode etiknya di situ. Pengambilan-pengambilan keputusan di mana ketua umum secara organisatoris harus ikut menjadi tidak ikut, karena ia terlibat di situ. Itu akan dengan sendirinya berjalan.

MTI: Tadi secara inklusif Anda juga sudah menjelaskan apa yang menjadi target dari konvensi, mungkin secara lebih jelas bisa diuraikan?

SEJ: Target konvensi dalam jangka pendek, menghasilkan putra terbaik bangsa untuk menjadi calon presiden dari Partai Golkar. Sedangkan untuk jangka panjang adalah membangun tradisi baru partai politik di dalam memproses orang untuk calon presiden.
Sehingga bisa membedakan posisinya ketika terjadi proses penjaringan (rekrutmen) politik kepentingan partai atau kepentingan jabatan-jabatan partai dengan jabatan-jabatan publik. Jadi ketika Anda itu ikut sebagai ketua DPD, ya anda harus ikut sebagai ketua DPD. Tapi ketika suatu hari terdapat lowongan bupati, Anda harus berkompetisi juga dengan yang lain dalam memperebutkan bangku bupati. Bukan oleh karena Anda ketua DPD, secara otomatis menjadi calon bupati dari Partai Golkar. Begitu juga Ketua Umum DPP tidak otomatis menjadi calon presiden.

MTI: Panitia konvensi memberikan keleluasaan bagi setiap warga negara untuk mengikut konvensi, adakah platform dari panitia konvensi sendiri yang dipersyaratkan?

SEJ: Ada! Syarat-syarat itu dibagi atas dua garis besar, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umumnya itu sesuai dengan yang disebutkan konstitusi dan undang-undang Pemilu. Misalnya, dia tidak pernah menjadi warga negara asing atas kemauan sendiri.
Syarat khusus di antaranya terdapat 3 hal penting. Pertama, setuju terhadap platform, visi dan misi Partai Golkar. Di dalam paltform yang terpenting bahwa organisasi ini adalah organisasi terbuka, partai ini adalah partai pluralis bukan partai ekslusif, baik dari sudut suku, agama dan sebagainya. Berarti partai ini tidak boleh menjadi partai ekslusif hanya untuk orang dengan agama tertentu atau suku tertentu. Oleh karena itu orang yang masuk Golkar adalah harus orang yang Pancasilais. Misinya selain mempertahankan dan mengamalkan Pancasila, juga mempertahankan negara kesatuan RI. Karena itu seorang calon presiden yang ingin mengikuti konvensi memilki konsep negara federal, pasti kami tolak, karena berbeda.

Kedua adalah ikut memenangkan Partai Golkar dalam Pemilu 2004. Walaupun dia orang luar, ia harus berjuang untuk kemenangan Partai Golkar. Karena calon presiden Partai Golkar – apakah berasal dari dalam atau dari luar partai – hanya bisa masuk ke dalam bursa capres jika Partai Golkar berhasil dalam Pemilu. Sebab jika perolehan suara Partai Golkar tidak signifikan, maka tidak pantas untuk Partai Golkar mengusulkan capres dan wapres. Partai memperoleh suara 10% ke bawah tidak pantas mengusulkan nama capres. Sehingga kami menargetkan untuk menang dalam Pemilu badan legislatif.

Ketiga adalah orang tersebut harus mempunyai komitmen dalam membesarkan partai di masa-masa mendatang. Yang dimaksud membesarkan partai adalah ikut membangun partai ini menjadi sebuah institusi yang dapat mendewasakan kehidupan politik masyarakat.

Kita percaya bahwa Partai Golkar masih menjadi satu-satunya partai yang memiliki infrasruktur yang lengkap sampai ke daerah, mempunyai pengalaman yang cukup bagus, yang sudah dewasa dalam berpolitik. Dan kita menganggap keberadaan Partai Golkar dan kemenangannya itu menjadi national need atau kebutuhan nasional untuk sekarang. Karena itu kita ingin siapa pun yang menjadi calon presiden dari Partai Golkar harus membesarkan partai ini.

MTI: Jadi yang ditentukan dalam Konvensi Partai Golkar itu apakah capres saja atau juga cawapres?

SEJ: Kita hanya mengajukan capres saja. Tetapi dalam pra-konvensi, kita menentukan lima orang. Lalu di Rapim diputuskan bahwa jika Partai Golkar tidak memperoleh suara yang signifikan, akan membangun koalisi dan apabila Partai Golkar hanya bisa menempatkan cawapres dalam koalisi itu, maka penentuan capres Golkar diambil dari keranjang lima orang tadi. Kalau yang terjadi seperti itu Jusuf Kalla bisa menjadi pilihan bahkan dari partai lain.

MTI: Bagaimana kemungkinan Partai Golkar akan memilih calon presiden yang tidak hanya disenangi oleh Partai Golkar?

SEJ: Itu semua tergantung dari daerah. Sebab suara terbanyak kami (Partai Golkar) berada di daerah. Di daerah itu DPD-DPD II masing-masing memilki suara masing-masing 1, sedangkan DPD-DPD I masing-masing 3, DPP sendiri terdapat 18 suara namun itu block suara artinya 18 itu hanya mengajukan satu nama. Jadi akan mengambil pilihan di DPP dahulu.

Pak Jusuf Kalla saya lihat sebagai orang yang mempuyai peluang dan kesempatan, namun pada akhirnya itu semua tergantung daripada konvensi. Karena saya panitia tentu saya tidak dapat berbicara banyak.

MTI: Bertolak dari hasil jajak pendapat yang terakhir dilakukan oleh LP3ES-Cesda dan Danareksa kelihatannya Partai Golkar berpeluang tampil sebagai pemenang Pemilu 2004. Pertanyaan adalah bagaimana secara internal Partai Golkar mengonsolidasikan organisasinya?

SEJ: Konsolidasi dalam di lingkungan Partai Golkar selalu dibagi tiga, yakni pertama adalah konsolidasi wawasan, kedua adalah konsolidasi kelembagaan atau organisasi, dan yang ketiga adalah konsolidasi kader dan program. Kita selalu bergerak di dalam kerangka itu. Di dalam kerangka konsolidasi itu, terutama yang pertama, kami mengadakan perubahan yang sangat besar. Karena dulu Golkar adalah hanya sebuah mesin politik kekuasaan, sekarang harus kita ubah menjadi kekuatan rakyat, tempat aspirasi politik rakyat teragregasikan.

Oleh karena itu konsolidasi yang terberat adalah konsolidasi wawasan termasuk juga merubah wawasan para pemimpin Golkar mulai dari atas sampai ke bawah. Para pemimpin Golkar yang tiba-tiba seperti tidak bisa berbuat apa-apa, karena bupati bukan orang Golkar atau gubernurnya bukan orang Golkar. Ini terjadi karena dulu biasa disusui (ditetein) oleh bupati dan gubernur. Itu yang harus kami ubah habis-habisan, terutama di daerah-daerah Golkar kalah, seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Sehingga orang DPP harus turun ke daerah-daerah. Seperti saya sebagai Korwil Jawa Tengah hampir setiap minggu berkunjung ke daerah-daerah hingga di kecamatan-kecamatan bersama Pak Akbar Tandjung. Jadi konsolidasi wawasan ini kami kembangkan adalah untuk menanamkan doktin Partai Golkar yang sesuaikan platform visi dan misi baru Partai Golkar.

Kemudian dari segi keorganisasian, konsolidasi itu kami lakukan adalah untuk membangun kembali Partai Golkar yang telah diporak-porandakan pada Pemilu 1999. Kami pada waktu itu memiliki kader yang cukup besar, tapi data kami cukup banyak yang hilang karena pada waktu itu banyak aktifis yang lari. Bahkan cukup ironis orang-orang yang pada waktu itu mempunyai kegiatan di pusat-pusat pengkaderan Golkar, tiba-tiba menyeberang ke partai lain. Saya tidak perlu menyebut nama. Bahkan ada aktifis-aktifis kami yang pindah lalu mencaci-maki.

Yang kita kuatirkan adalah ketika perahu yang besar itu sedang oleng menghadapi badai, penumpang-penumpangnya bahkan awak kapal bukan saja berpindah ke kapal yang lain tetapi malah ikut melubangi perahu sendiri. Itu yang harus kita kerjakan sekarang termasuk ke daerah. Jadi kalau kita lihat sekarang beberapa pemimpin partai di daerah dahulu adalah pemimpin Partai Golkar. Jadi kalau kita ibaratkan dengan kehidupan perbankan di Indonesia, itu seperti City Bank, banyak banker di Indonesia alumni City Bank.

Kemudian Konsolidasi Kader. Pada Pemilu yang terakhir Partai Golkar mendapat suara sebesar 23,9 juta padahal dulunya kader (anggota) Golkar sebanyak 30 juta orang. Bayangkan saja kalau kadernya 30 juta berarti simpatisannya berlipat dari itu kan? Tetapi kenyataannya tidak demikian, malah runtuh. Dan itu yang harus kita bangun lagi. Organisasi yang ada kita strukturkan kembali sedemikian rupa. Bahkan struktur organisasi Golkar walaupun yang semestinya hanya berada sampai desa, kami membangun apa yang disebut Pokka atau Kelompok kader.

Kelompok Kader ini ditempatkan di struktur-struktur desa yang paling rendah yang kemungkinan adanya TPS di situ. Tapi pokka-pokka ini kita maksudkan bukan hanya untuk kepentingan Golkar. Namun juga menjadi agen-agen yang menyelesaikan masalah baik itu keamanan, ekonomi dan lain-lain yang dibutuhkan di daerahnya secara praktis dan dengan tindakan-tindakan yang nyata. Contohnya bantuan-bantuan kepada masyarakat seperti penyediaan air bersih, pembuatan jalan beraspal, bantuan korban-korban bencana alam. Jadi jika ditanyakan tentang survei yang dilakukan oleh LP3S salah satu pertanyaan yang mereka buat adalah “Menurut Anda Partai manakah yang paling banyak memperhatikan kesejahteraan masyarakat”. Jawaban masyarakat sudah pasti adalah Golkar.

MTI: Sebagaimana Anda sebutkan bahwa dulu ada 3 jalur di dalam Golkar. Masih adakah hubungan tradisonal antara Partai Golkar dengan ketiga jalur tersebut?

SEJ: Jelas tidak ada hubungannya ketiganya lagi.

MTI: Lalu dengan Trikarya dan Hastakarya?

SEJ: Kita memiliki istilah yang formal di dalam Partai Golkar yaitu organisasi yang didirikan dan mendirikan Golkar. Mereka menghimpun diri dalam istilah Trikarya dan sekarang muncul Hastakarya. Mereka adalah sejumlah himpunan organisasi yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar. Yang mendirikan misalnya seperti Soksi, MKGR, Kosgoro dan masih banyak sekitar kurang lebih 200 organisasi, kemudian organisasi yang didirikan seperti MDI, Laskar Ulama, AMPI, Al-hidayah, itu sebagian yang tergabung dalam Hastakarya.

Tetapi yang berhubungan dengan militer dan birokrasi sudah tidak ada. Tetapi keluarga besar mereka secara informal memang lebih banyak ikut kita, misalnya FKKI banyak dari kadernya yang ikut kita, kemudian pemuda Pancamarga, kemudian dari mantan-mantan tentara dan pejuang kita. Tetapi hubungan yang formal itu tidak ada sama sekali. Bahkan di beberapa daerah dalam pemilihan Gubernur, seperti di Sumut Fraksi TNI DPRD Sumut memilih calon dari PPP, dan ketika di Jawa Barat, walaupun calon Gokar yang menang, tapi Fraksi TNI waktu itu lebih memilih abstain. Jadi Fraksi TNI/Polri di berbagai daerah bertindak sesuai kondisi lokal, tapi sebagian besar menunjukan bahwa antara TNI/Polri dan Partai Golkar tidak ada hubungan formal.

MTI: Dalam tiga jalur tadi ABRI sangat dominan sehingga pada waktu itu ada istilah Golkar adalah perpanjangan tangan ABRI dalam politik?

SEJ: Sebenarnya dalam sistem politik Orba pilar utamanya adalah militer. Kemudian militer pada waktu itupun oleh karena dominasi Pak Harto, sehingga strateg-nya (dalang) dan sumber kekuatannya adalah Pak Harto. Pak Harto menggunakan militer sebagai kekutan utamanya. Jadi ada mutual-simbiose antara kepentingan Pak Harto dengan kepentingan militer.

Memang sudah lama, sejak tahun 50-an merancang memegang kekuasaan oleh karena kegagalan politisi sipil. Di mana puncak kegagalan kekuasaan sipil adalah menciptakan keseimbangan kekuatan yang kemudian menjadi dinamis dan pertengkaran ideologis hingga dibubarkannya konstituante.

Lalu muncul G-30-S/PKI. Ternyata komunis pada waktu mencoba mengambil kekuasaan, muncullah Pak Harto dan militer. Tetapi kita juga tahu di dalam tingkat yang paling tinggi tetap Pak Harto yang memainkan kartu-kartu yang intinya adalah militer. Kartunya ada di Pak Harto. Ketika pimpinan militer sudah mulai berbeda dengan Pak Harto, pasti akan tersingkir. Tetapi ketika masih sama akan terus dimainkan kartunya. Karena itu orang-orang yang berada di bawah Pak Harto ganti-ganti saja, seperti Alamsyah dengan Ali Murtopo, kemudian Ali Murtopo dengan Darmono, kemudian Darmono dengan Murdani dan sebagainya hingga ke Habibie.

MTI: Ada kesan ketika tahun 1999 Golkar lebih banyak dipengaruhi oleh ICMI daripada militer?

SEJ: Saya kira yang terjadi tetap saja dominasi Pak Harto. Kalau Pak Harto menggunakan isu yang lain hanya untuk dapat mengendalikan keadaan, termasuk dengan menggunakan isu Islam. Untuk membendung kritik kepadanya yang datang dari intelektual Islam, sehingga dirangkul. Efek sampingnya adalah kecemburuan di antara kalangan intelektual non-muslim dan militer non-muslim atau juga kecemburuan militer muslim yang berwawasan kebangsaan.

MTI: Kalau di Partai Golkar yang sekarang bagaimana, apakah masih sangat kuat pengaruh militer atau ICMI?

SEJ: Itu sudah selesai. Baik pengaruh Pak Harto juga sudah tidak ada. Tapi bahwa ada orang-orang yang menaruh simpatik kepada Soeharto atau Habibie itu dalam lingkup pribadi bukan politik. Seperti adanya tokoh harus melapor dulu kepada Habibie sebelum mengikuti konvensi Golkar.

MTI: Traget Golkar untuk Pemilu 2004?

SEJ: Ya, menjadi pemenang. Menjadi pemenang berarti harus mengisi badan-badan legislatif. Alasannya oleh karena kualitas badan legislatif kita menurun terutama yang berada di daerah. Menang juga berarti memenangkan pimilihan presiden.

MTI: Kualifikasi seperti apa yang Partai Golkar tentukan dalam penjaringan calon legislatif?

SEJ: Mengenai kualifikasi sudah ditentukan Rapim Partai Golkar. Kalau dari segi pendidikan kita mengharapkan minimal dari S1, kalau bukan S1 masih bisa kita pertimbangkan jikakalau orang itu betul-betul berjasa kepada partai. Karena bisa saja bukan S1 tapi seperti Adam Malik yang hanya tamat dari Madrasah di Pematang Siantar, tetapi coba siapa yang berani membantah kualitas dia. Doktor-doktor pun dilibas kalau bicara dengannya.

Kemudian dari segi kualitas, sehingga orang yang kita pandang bisa untuk dicalonkan itu jika tugaskan ke daerah, harus mampu membantu memecahkan masalah-masalah yang di daerah tertentu dan dinilai sendiri oleh daerah.

MTI: Anda yakin Partai Golkar akan memenangkan Pemilu 2004?

SEJ: Bagi saya, kini kemenangan Golkar itu sudah menjadi national need (kebutuhan nasional). Bangsa ini sangat memerlukan suatu kekuatan yang bisa membangun kembali stabilitas politik dan keamanan, sebagai prasyarat untuk dapat membangun kembali perekonomian Indonesia yang memungkinkan tersedianya kembali lapangan kerja, hadirnya kembali ketenangan hidup, rasa aman dan optimisme akan masa depan yang lebih baik. Itu sangat diperlukan bangsa ini, dan itu dapat ditemukan dalam Golkar. Semua kebutuhan itu adalah Partai Golkar.

Mungkin ada partai lain secara konsepsional juga baik di atas kertas, tetapi tidak cukup memiliki jaringan dan sumber daya manusia yang baik untuk melaksanakan itu semua. Sedangkan Partai Golkar memiliki itu semua. Tentu saja Partai Golkar juga harus menyadari kelemahan-kelemahan pada masa lalunya, memperbaiki dan belajar dari kesalahan masa lampau. Memanfaatkan kelebihan masa lampau tetapi membuang kekurangan-kekurangan masa lampau. Misalnya jika ada yang korup itu harus dibuang.

MTI: Pada masa reformasi ini, menurut Anda bagian atau hal-hal mana yang menjadi kebablasan?

SEJ: Dari sudut konsep sudah benar. Konstitusi sudah diubah. Hanya tinggal eforianya yang harus diakhiri. Jadi menurut saya implementasinya yang kebablasan. Bukan di pengaturan-pengaturannya.

Kini terjadi sebuah eforia dari orang yang tertekan menjadi orang yang bebas. Kebebasan sekarang digunakan tanpa tanggung jawab terhadap makna kebebasan bagi orang lain. Tidak seperti negara-negara di mana kebebasan sudah lebih dimengerti dengan lebih baik. Malah ketika seseorang menggunakan haknya dengan bebas, selalu ia sadar bahwa orang lain punya haknya juga.

Contohnya, Anda merasa berhak untuk merokok, tetapi Anda juga harus menghargai hak orang lain untuk menikmati kebebasan bernafas tanpa asap rokok. Sehingga ketika Anda merokok, Anda mencari ruang di mana Anda bebas untuk merokok. Tapi coba sekarang, saya orang yang anti rokok, saya yang harus mencari tempat di mana saya bisa bernafas lega, bahkan di tempat dilarang merokok pun saya merasa tidak nyaman.

Kebebasan orang atau pers seharusnya jangan sampai membuat orang-orang terbunuh karakternya. Saat ini ada pers kalau beritanya tidak menyakiti orang, tidak bisa merasa puas. Saya juga ‘kan pernah menjadi wartawan. Waktu dulu tidak seperti sekarang, saya harus mengkritik orang tetapi dengan cerdas dan pantun dong. (Bersambung)

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia), mlp,ys,sri