==   1   2   3   4   5   6    ==

Slamet Effendy Jusuf (2)

Pelaku dalam Beberapa Perubahan (2)

Ijazah Bukan untuk Nafkah
Namun dengan berbagai kegiatan semasa mahasiswa itu, ia masih bisa menyelesaikan kuliahnya di IAIN Jogja, dengan membawa ijazah. Kendati dalam proses mendapatkan ijazah itu, ada pengalaman yang membuatnya tersentak untuk tidak menggunakan ijazah untuk mecari kerja. Ketika itu menjelang wisuda tingkat fakultas, ia diminta oleh teman-temannya dan fakultas untuk menyampaikan kata sambutan di acara wisuda mewakili wisudawan. Dalam sambutan itu, ia mengkritik berbagai keburukan akademis, kepemimpinan fakultas, kebebasan yang langka pada mahasiswa dan penyampaian materi perkualiahan yang tidak mengembangkan intelektual.

Lalu ketika penyerahan ijazah secara simbolik ia menjadi salah seorang wakil sarjana yang menerima ijazah di panggung. Mereka mendapatkan ijazah yang belum diberi cap fakultas, sehingga harus dikembalikan lagi. Ketika ijazah ia terima kembali, nilai judicium telah diubah dengan sengaja, yang kemungkinan sebagai akibat sambutannya ketika acara wisuda itu. Lalu ia datang menghadap dekan dan meminta kepadanya untuk mengubah kembali nilai tersebut ke nilai sebenarnya. Setelah berdebat, dekan yang terpojok, bertanya dengan nada tinggi, “Oke, kamu mau apa, mau nilai berapa? Cum Laude?” Lalu ia jawab bahwa tidak ingin nilainya ditambah, tetapi juga tidak mau nilainya dikurangi. Ia menegaskan, hanya ingin nilai sebenarnya.

Kemudian ia mengatakan kepada dekannya, “Percaya sama saya Pak, kalau saya tidak akan hidup dari kertas yang Bapak tandatangani. Saya hanya ingin melaporkan kepada orangtua, bahwa saya sudah menyelesaikan kewajiban saya. Saya ke sini untuk meminta hak saya.” Ia tinggalkan ijazah itu di meja Pak Dekan. Akhirnya, kurang lebih satu bulan kemudian, ijazah tersebut dikirim kepadanya dengan nilai yang asli.

Senang Menulis
Berbagai aktivitasnya sejak SR sampai mahasiswa ditunjang juga oleh kesenangan dan kemampuannya menulis. Dimulai dengan mendirikan sebuah majalah pelajar stensilan (karena pada saat itu belum ada peralatan fotokopi dan peralatan cetak masih sangat mahal, pasti tidak terjangkau oleh pelajar madrasah itu), bernama “Nur Al-Hidayah”.
Bakat menulisnya diteruskan ketika ia melanjutkan studi di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Ia juga aktif menulis di beberapa suratkabar yang terbit di Jogjakarta, maupun di Jakarta, seperti Masa Kini, Eksponen, Harian Kami, Kompas, dan Sinar Harapan. Dan sempat pula menjadi penyiar Radio Mahasiswa IAIN (1970).

Bakat seninya masih sempat disalurkan ketika ia aktif menempeli dinding kantor Senat Mahasiswa dengan berbagai artikel budaya, puisi, cerpen, hingga makian kreatif terhadap situasi. Ia masih menulis naskah drama dan memainkannya, hingga 1971.

Tapi bakat seninya seperti terkubur setelah waktunya habis oleh aktivitas kemahasiswaan. Tetapi hasratnya sebagai penulis tetap dipeliharanya. Sewaktu Dewan Mahasiswa dibekukan oleh Komando Pemulihan dan Ketertiban (Kopkamtib), ia bersama teman-temannya merintis majalah bulanan mahasiswa Arena. Majalah itu bertahan cukup lama, dilanjutkan oleh mahasiswa sesudahnya.

Setelah menyelesaikan studi S1, tahun 1997, ia berangkat ke Jakarta dan bekerja sebagai wartawan di Harian Pelita yang waktu itu dipimpin oleh Barlianta Harahap. Profesi wartawan ini merupakan pilihan sejati karena selain di latar belakangi oleh bakatnya, ia melalui profesi kewartawanan ingin terus berkomunikasi, bersosialisasi, dan berdialog dengan berbagai kalangan, baik tokoh-tokoh mahasiswa, pemuda, masyarakat maupun tokoh politik.

Sementara aktif dalam profesi wartawan, pada tahun 1979, ia dipilih menjadi Wakil Sekjen Pucuk Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor. Setelah itu, pada kongres 1985 terpilih menjadi Ketua Umum Pucuk Pimpinan gerakan pemuda NU itu untuk periode 1985-1990. Setelah 5 tahun menjabat sebagai ketua umum, pada kongres 1990, ia pun terpilih lagi untuk kedua kalinya, hingga 1995.

Saat bekerja menjadi wartawan Pelita, ia lebih senang melakukan reportase kegiatan mahasiswa, pendidikan dan politik. Karena itu ia bergaul erat dengan tokoh-tokoh dewan mahasiswa maupun ormas kemahasiswaan/kepemudaan dan politik. Slamet berhenti menjadi wartawan Pelita pada tahun 1998, setelah sempat menjadi Wakil Pemimpin Redaksi/Wakil Pemimpin Umum.

Di samping itu, ia juga termasuk orang yang ikut membidani Majalah Forum Keadilan. Suatu ketika pada 1989, ia kembali bertemu dengan Suhardibroto di ruang kerja Jaksa Agung Sukarton Marmosudjono. Di situ, sudah ada Panda Nababan, Sutradara Gintings, dan Lukman Umar. Jaksa Agung meminta mereka merancang majalah hukum dan keadilan. Lahirlah majalah Forum Keadilan. Di majalah ini, ia sempat menjadi Wakil Pemimpin Redaksi dan Wakil Pemimpin Umum sebelum berhenti pada 1992, karena perpindahan manajemen.

Sebelumnya, ia juga pernah menjadi salah seorang pendiri dan Pemimpin Redaksi Warta NU, sebuah media untuk kalangan Nahdlatul Ulama. Juga sempat menjadi redaktur majalah Risalah Islamiyah, Risalah NU, Jurnal Kebudayaan dan Jurnal Pendidikan di era 80-an.

Masuk Golkar
Keputusan untuk meninggalkan profesi wartawan diambil bukan karena tidak cinta lagi pada dunia itu, tapi itu lebih karena kesibukannya sebagai politisi dan anggota DPR. Puncak komunikasi politik yang menghantarkannya menjadi anggota MPR, terutama ketika ia menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor sejak tahun 1985-1990/1990-1995. Dari sinilah ia memiliki banyak kenalan di kalangan elite politik, termasuk dari kalangan tokoh-tokoh Golkar.

Pada tahun 1987, menjelang Pemilu 1988, diadakan Rapat Pimpinan (Rapim) Golkar. Waktu itu ia turut diundang oleh Sekjen Golkar Sarwono Kusumaatmadja. Ketika itu salah satu ketuanya AE Manihuruk dan Ketua Umumnya Sudharmono. Saat mengikuti Rapim itu, ia sendiri belum terdaftar menjadi anggota Golkar. Sehingga Sarwono sendiri agak kaget kalau ia belum menjadi anggota Golkar.

Kemudian pada tahun 1988, diadakan Munas Golkar. Wahono terpilih menjadi Ketua Umum, dan Achmad Witoelar sebagai Sekjen. Ia sendiri, yang baru setahun masuk Golkar, langsung terpilih menjadi Ketua Departemen Pemuda DPP Golkar. Saat itu, gegerlah Golkar, karena ada orang yang datang dari komunitas bukan Golkar yang menjadi pengurus DPP. Selama 3 bulan media memuat polemik tentang dirinya, termasuk media asing. Menanggapi hal itu, dalam hati, ia mengatakan bahwa menjadi pengurus DPP Golkar bukan keinginannya, bukan hasil kasak kusuk dan lobynya.

Ketika itu, sebelum munas Golkar, ia menerima telepon dari Menteri Agama Munawir Sadzali yang meminta bertemu. Saat bertemu, Munawir mengajaknya untuk masuk dalam DPP Golkar. Ia pun menyatakan siap saja, asal jangan pengurus harian saja. Selain Munawir, ada juga orang-orang tertentu yang memintanya bergabung di DPP Golkar.

Namun pengangkatannya menjadi Ketua Departemen Pemuda DPP Golkar sempat diperdebatkan, khususnya oleh AMPI. Sampai-sampai diadakan Rapim AMPI untuk membahas masalah tersebut. Dalam Rapim tersebut dibuat sebuah resolusi untuk mengeluarkannya dari DPP Golkar. Ketika itu, Agung Laksono, Ketua Umum AMPI, menelponnya, bahwa ia harus menandatangani permintaan tersebut ke DPP Golkar. Ia bilang, “Ya tandatangani saja, saya masuk DPP juga bukan karena keinginan saya. Kita lihat saja nanti.” Slamet tidak pernah dikeluarkan dari DPP sampai 1993.

Tahun 1988 sampai tahun 1993, ia dipilih menjadi anggota MPR dari unsur pemuda sebagai utusan golongan. Bersamaan dengannya Ketua Umum PBNU KH. Abdurrahman Wahid juga masuk MPR sebagai utusan golongan. Ia dan Gus Dur memilih Fraksi Karya Pembangunan di MPR. Kemudian semenjak tahun 1993-1997 dan hingga sekarang, ia menjadi anggota DPR dari Golkar.

Politisi yang menyelesaikan program magister ilmu politik di Pasca Sarjana Universitas Indonesia pada 2001 ini sempat tersingkir dari kepengurusan DPP Golkar 1993-1998. Tetapi ia kembali, malah menjadi salah seorang Ketua DPP Golkar, setelah berubah nama menjadi Partai Golkar dengan paradigma barunya, dipimpin oleh Akbar Tanjung.

Aktivitas di Senayan
Di DPR, ayah dari Lulu Diany Zuhdiyya, Syarief Hidayatullah Az-Zaky, dan Ridlo Mohammad Fahmi ini pernah di Komisi IX (Komisi yang membidangi antara lain, Agama, Pendidikan dan Generasi Muda ), Komisi I (membidangi Politik LN, Pertahanan, Keamanan dll) dan di Komisi III (membidangi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan). Namun sejak 1999, ia lebih banyak aktif di MPR, terutama dalam menangani perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Ia adalah Wakil Ketua Panitia Ad-Hoc (PAH) I Badan Pekerja MPR yang mempersiapkan perubahan UUD 1945 ini.

Perubahan terhadap UUD‘45 itu adalah sebuah upaya penyesuaian konstitusi terhadap tuntutan zaman. Baginya, UUD‘45 telah memberikan pelajaran ketika diterapkan. Bangsa kita pernah menggunakan UUD‘45 dari tahun 1945-1949, walaupun tidak diterapkan dengan benar. Sebab pengangkatan Perdana Menteri, pada November 1945, yang sudah menyalahi sistem yang dianut UUD‘45 itu sendiri. Sehingga bukan lagi pemerintahan presidensil, tapi pemerintahan parlementer.

Kemudian UUD‘45 diganti dengan UUD RIS (1949-1950). Setelah itu, sejak tahun 1950 sampai 1959, NKRI menggunakan UUD Sementara. Lalu kembali lagi ke UUD‘45. Sejak tahun 1959 hingga tahun 1966, Indonesia menerapkan apa yang disebut Demokrasi Terpimpin ala Bung Karno. Kemudian sejak tahun 1966 hingga tahun 1998 UUD‘45 diterapkan dalam model yang disebut sebagai sistem Demokrasi Pancasila ala Jend. Soeharto.

Namun, baik Demokrasi Terpimpin maupun Demokrasi Pancasila menghasilkan model kepemimpinan yang sama, yaitu kepemimpinan yang bersifat diktatorial, ototiter dan koruptif.

Jika kehendak menerapkan UUD‘45 justru menghasilkan kepemimpinan yang diktatorial, otoriter dan koruptif, akhirnya menimbulkan pertanyaan: Mengapa? Lalu ditemukanlah jawabannya, bahwa kekuasaan esksekutif terlalu besar, masa jabatan presiden tidak diberi batasan yang jelas, hubungan fungsional antarlembaga negara tidak didasarkan pada “check and balances,” rakyat belum memperoleh hak demokratiknya karena terkooptasi oleh superbody MPR, dan lain-lain.

Soekarno menjadi presiden seumur hidup, sedangkan Soeharto terpilih setiap 5 tahun hingga 30 tahun lebih secara berturut-turut sebagai presiden. Itu semua dimungkinan karena UUD-nya. Karena itulah, diperlukan perubahan UUD‘45. Belum lagi karena konstitusi memungkinkan munculnya pemerintahan yang bersifat sentralistik.
Hubungan pusat dengan daerah seperti tuan dengan sapi perahannya. Lalu muncullah ketidakadilan, sehingga tidak heran begitu banyak lahir pergolakan di daerah-daerah seperti di Aceh dan Papua.

Selain itu, salah satu alasan mendasar diperlukannya perubahan dalam UUD‘45 yaitu kurang detilnya rumusan bagi penghargaan, pemuliaan, dan perlindungan terhadap HAM. Hanya ada beberapa pasal yang mengandung prinsip HAM itu. Dengan undang-undang dasar seperti ini, hampir dapat dipastikan tidak dapat dibangun sebuah negara yang demokratis, berkeadilan, dan menjunjung tinggi harkat kemanusiaan. Sehingga dengan alasan inilah, UUD‘45 mutlak memerlukan perubahan.

Slamet mengatakan, memang dalam masyaraktat, ada beberapa kelompok yang ingin tetap mempertahankan UUD‘45 apa adanya, dengan alasan bahwa bukan UUD-nya yang salah, tetapi pelaku dan pelaksanaannya. Namun ia menilai alasan seperti ini adalah ahistoris, tidak mengerti fakta, dan mengabaikan sejarah, serta tidak lebih dari pendirian yang meletakkan sejarah adalah sebuah masa lampau saja. Padahal menurutnya, sejarah adalah juga harus dipahami dan diukir dalam semangat dialektik yang menyerasikan aspek kontinuitas dan perubahan.

Jika ditanyakan apakah perubahan UUD ini sudah dapat mengakomodir seluruh kepentingan kelompok masyarakat? Ia berkeyakinan sebagian besar sudah, tapi tidak seluruhnya. Menurutnya, tidak ada satupun UUD di dunia yang dapat menampung keinginan semua kelompok. Namun, menurutnya, yang diperlukan bagaimana mengakomodasikan aspirasi perubahan sedemikian rupa, sehingga bisa ditangkap hasrat utama masyarakat in optima prima.

Dengan demikian, UUD memenuhi ketentuan sebagai living constitution atau konstitusi yang hidup. Bukan konstitusi yang berorientasi ke belakang, yang terpenjara dan terpaku pada masa lampau. Orientasi pada masa depan, bukan berarti melupakan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945. Baginya, semangat Proklamasi dengan mekanisme penyelenggaraan kehidupan bernegara yang ada dalam UUD‘45, bukanlah sesuatu yang harus sama dan sebangun selamanya.

Karena itu yang harus dipertahankan adalah Pembukaan UUD ‘45 sebagai sebuah perjanjian luhur bangsa dan kontrak sosial yang menyatu dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, serta mengandung rumusan Dasar Negara, Pancasila. Namun pasal-pasal yang bersifat operatif, mengatur mekanisme berpemerintahan, mengatur penggunaan hak dan kewajiban orang perorangan dalam sistem yang demokratis, dll, harus selalu terbuka bagi perubahan.

Pada masa pemerintahan Soeharto, perubahan UUD‘45 dibuat sulit, dengan lahirnya Tap Tentang Referendum, sebelum dilaksanakan ketentuan Pasal 37. Selain itu, presiden memiliki hak mengisi keanggotaan MPR melalui pengangkatan dengan jumlah yang sangat signifikan. Hal ini memungkinkan yang dipilihnya adalah kolega-koleganya atau orang-orang yang dianggap dapat membantu mempertahankan kekuasaannya.

Sementara dalam undang-undang disebutkan pula bahwa gubernur dan panglima selalu ikut sebagai anggota MPR sebagai utusan daerah. Belum para menteri dan isteri pejabat melalui utusan Golongan. Kalau dibayangkan jika ada menteri, gubernur dan panglima dalam MPR, tidak mungkin berbeda pendapat dengan presiden. Jadi, distorsi politik yang terjadi di bangsa kita adalah bohong jika dikatakan kalau salah satunya bukan bersumber dari UUD yang terlalu mudah untuk ditafsirkan seperti itu.

Konvensi Partai Golkar
Setelah UUD 45 diubah, distorsi politik seperti itu tidak akan terjadi lagi. Presiden sudah dibatasi masa jabatannya hanya dua kali lima tahun. Presiden juga harus dipilih langsung oleh rakyat.

Sehingga perubahan ini memunculkan gagasan dalam suatu pembicaraan informal, tentang sistem dan mekanisme penjaringan calon presiden dari Partai Gokar. Lalu, pada suatu malam ketika berbincang-bincang, Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, “Cobalah konsep tersebut diwujudkan”. Kemudian munculah gagasan konvensi yang dikonkritkan dalam Rakornas Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar yang dipimpinnya, pada Februari 2003 di Jakarta. Rakornas ini memutuskan (merekomendasikan) bahwa Partai Golkar akan menyelenggarakan konvensi, termasuk juga mengenai mekanismenya.

Kemudian, rekomendasi Korbid Pemenangan Pemilu itu diputuskan dalam Rapim Partai Golkar, pada April 2003, bahwa konvensi harus diselenggarakan dan sekaligus disususn meknismenya termasuk jadwal dimulainya proses penjaringan, penyaringan, pra-konvensi hingga pelaksanaan konvensi. Ia pun terpilih sebagai Ketua Pelaksana Harian Panitia Konvensi tersebut. Semakin kukuhlah sosoknya sebagai seorang yang sering berperan dalam momen perubahan.

Kisah dengan Mas Dur
Pada Sidang Umum MPR 1999, ia juga berperan dalam proses pemilihan presiden. Terpilihnya KH Abdurrahman Wahid tak terlepas dari kemampuan lobynya. (Ia sendiri tidak tidak pernah memanggilnya Gus, sebab panggilan itu adalah sebutan feodal di lingkungan santri. Ia biasa memanggilnya Mas Dur).

Ceritanya begini. Dalam suatu pertemuan yang dihadiri Slamet, Gus Dur meminta dukungan dari Ketua Umum DPP Golkar Akbar Tandjung untuk menjadi presiden. Dengan janji akan mendukung Akbar Tandjung menjadi wakil presiden.
Sehari kemudian, Gus Dur meminta bertemu dengan Slamet. “Karena dia adalah Ketua NU dan saya mantan Ketua Umum Pemuda Ansor, saya memenuhinya,” kata Slamet. Pada pertemuan itu, Mas Dur bicara panjang lebar yang intinya, agar ia mendukungnya menjadi presiden.

“Apa alasan saya secara spesifik untuk mendukung Mas Dur menjadi Presiden, untuk apa?” tanya Slamet.

Mas Dur menjawab: “Ya, begini Mas Slamet, kita ini teman lama, kita memang sering berbeda tetapi lupakanlah perbedaan itu, kita harus bisa menegakkan demokrasi di negeri kita. Sekarang sampean lihat sendiri Mega pakai uang, Habibie pakai uang, demokrasi tidak bisa didirikan dengan yang seperti ini, belum lagi kemampuan mereka, pemahaman mereka tentang demokrasi selama ini, nggak ada itu.”
“Oke Mas, kalau memang untuk membangun demokrasi saya dukung, tetapi komitmen yang kemarin diucapkan kepada Pak Akbar, sampean juga pegang,” kata Slamet.
Lalu Mas Dur jawab: “Ya, udah Mas percaya sama saya!”
Mereka pun lalu bersalaman. Slamet pun melakukan berbagai loby untuk mendukung Mas Dur.

Pada sidang umum itu sebenarnya Golkar mendukung Habibie. Tetapi karena mereka tahu tdukungan terhadap Habibie sudah melemah, karena pertanggungjawabannya ditolak maka mereka mau mendukung Mas Dur. Maka ketika berbicara dengan Mas Dur, ia mengatakan “Kalau dukungan terhadap pertanggung-jawaban Habibie lemah, kami akan mendukung Mas Dur.”

Akhirnya Abdurrahman Wahid terpilih menjadi presiden. Lalu setelah Abdurrahman Wahid terpilih, dalam rangka pencalonan wapres, ia bersama Akbar dan Ginanjar datang ke Cigancur sekitar jam 11 malam. Tetapi dalam perjalanan mereka dihubungi, ternyata Gus Dur sudah pindah ke Istana Negara. Akhirnya mereka ambil arah putar balik, baru sampai jam 12:30 di Istana.

Dalam pembicaraan itu Abdurrahman Wahid tetap mengatakan akan meloloskan Akbar Tandjung sebagai wapres. “Nanti, kalau mengenai surat-menyurat itu urusan Pak Akbar saja, saya hanya menandatangani sajalah,” katanya menirukan ucapan Gus Dur untuk meyakinkan.
Di sela-sela pembicaraan, Yenni bicara kepadanya “Mas Slamet, saya ini nggak mengira masih mau membantu Bapak. Karena selama ini Mas Slamet kan musuhan sama Bapak.”
“Kalau saya bukan masalah pribadi tetapi hanya persolan komitmen yang lebih mendalam, karena katanya Bapak mau membangun demokrasi, ya saya bantu.”
Setelah pembicaraan meyakinkan, lalu mereka bertiga pulang dengan rasa mantap, kembali ke Hotel Mulia. Namun sesampai di Hotel Mulia, mereka merasa perlu bertemu dengan Wiranto. Jam 3 pagi mereka berangkat menemui Wiranto. Ternyata Wiranto masih tetap ingin maju sebagai calon wapres.

Akbar menjelaskan pembicaraannya dengan Gus Dur mengenai calon wapres kepada Wiranto. “Loh kalau soal meminta, saya 2 bulan sebelum Sidang Umum sudah ditelepon bahwa saya diminta menjadi wapres. Jadi kalau soal dijanjikan, saya juga dijanjikan bahkan sebelum Sidang Umum MPR,” kata Wiranto. Ternyata dagangan wapres ini sudah dijual Gus Dur ke mana-mana. Akhirnya mereka pulang jam 4 pagi.
Setelah sholat subuh sebentar ia pun tidur. Tapi, kemudian jam 5:30 datang telepon dari Akbar. Akbar memberitahu bahwa ia baru menerima telepon dari Gus Dur bahwa sudah diputuskan wakilnya adalah Megawati.

“Wah, tidak bisa dong tadi malam dia kan berjanji begini,” kata Slamet. Lalu Akbar mencoba menenangkan: “Sudahlah Mas”.

Tapi tetap saja ia merasa kecewa sekali. Ia pun segera pergi menemui Amien Rais. Kepada Amien ia katakan, “Dulu kan Anda berjanji, kalau Anda menjadi ketua MPR, Pak Akbar semen-tara menjadi ketua DPR, setelah itu menjadi wakil presiden dan Hamzah Haz menjadi Ketua DPR. Sekarang kalau Pak Akbar tidak menjadi wapres kan Pak Hamzah Haz juga hanya men-jadi wakil ketua DPR. Bagaimana ini?”

Kemudian pada siangnya, ia langsung bertemu dengan Mas Dur. Mas Dur berdalih bahwa dia dipaksa oleh fraksinya, dan dengan berbagai alasan lainnya. Padahal ternyata, ia baru tahu kemudian, jam 8 malam, sebelum mereka bertemu itu, Mas Dur sudah pergi ke Kebagusan. Dia datang ke Mega untuk menenangkan Mega dan pengikutnya. Meminta mega menjadi wakil presiden. “Kami benar-benar dikadali,” ucap Slamet.
Akhirnya ia paham perihal orang pesantren punya pribahasa: “Siasat itu tipu daya.” Tetapi ia melihatnya berbeda, ia mengartikan bahwa politik itu ada cara-cara dan etikanya. Sementara Mas Dur mempraktekkannya dengan cara demikian.

Lalu, setelah Gus Dur menjadi presiden, banyak pihak yang menduga Slamet akan terpilih menjadi menteri. Akbar memang mengusung juga nama Slamet salah satu yang diajukan ke Gus Dur. Tapi Gus Dur menolaknya.

Setelah berselang beberapa waktu, tiba-tiba menteri dari Golkar dicopoti dari jabatannya oleh Gus Dur. Kemudian muncul lagi Dekrit antara lain membubarkan Golkar. Sebelum itu, ketika sedang berbuka puasa, Gus Dur mengeluarkan pernyataan bahwa “Di akhir periode saya, partai itu tinggal dua yaitu PDI-P dan PKB”.

Ketika itu semua terjadi, dalam hati ia katakan bahwa Mas Dur sudah mengkhianati perjanjian dengannya yaitu untuk menegakkan demokrasi. Partai Golkar yang legitimate dengan dukungan 23-24 juta rakyat lewat Pemilu telah dikadali dan akan dibubarkan oleh seorang presiden yang pendukungnya lebih kecil. “Seperti halnya juga dia menghianati perjanjian dengan saya, ia juga sudah menghianati Pak Akbar tidak menjadi wapres, ditambah lagi dengan menghianati demokrasi dengan mau membubarkan Partai Golkar,” katanya.

Ia dan teman-temannya di Golkar akhirnya mengambil keputusan untuk tidak memberi dukungan. Kemudian akhirnya muncullah kasus-kasus seperti Buloggate. “Tapi sebenarnya dia jatuh bukan karena kasus itu, melainkan karena mengeluarkan dekrit. Dia terprovokasi terhadap kasus ini, dia keluarkan dekrit, dan akhirnya kita jatuhkan karena dekrit,” ucap seorang kader terbaik nahdliyin ini.

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia), mlp,ys,sri