100 Hari Dapat Ponten 4

Rakyat Merdeka 28/1/05: Ini berita sindiran terhadap 100 pemerintahan SBY-Kalla. Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis misalnya berpendapat cuma malaikat yang mampu merealisasikan janji perubahan SBY dalam 100 hari pemerintahannya.

‘’Malaikat pun mungkin hanya bisa geleng-geleng kepala melihat janji-janji SBY, karena kondisinya sangat berat, artinya tidak semudah membalik telapak tangan,’’ kata Emir Moeis di ruang kerjanya, Gedung DPR, kemarin.

Bekas Ketua Komisi VII DPR itu mengamati, sinergi SBY-Kalla dalam 100 hari ini pincang, dari luar koordinasi RI-1 dan RI-2 kelihatan tidak kompak alias tidak jalan. Sebagai akibatnya, para anggota kabinet terkesan jalan sendiri-sendiri.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Fraksi PDIP DPR Trimedya Panjaitan menegaskan, kalau diponten, nilai rapor pemerintahan SBY-Kalla dalam 100 hari ini merah, nilainya 4,5. Mengenai janji perubahan, Trimedya mengatakan, pemerintahan kayaknya cuma pandai menjual mimpi.

Dijelaskan, 100 hari pemerintahan SBY dibandingkan dengan Mega, jauh sekali karena pada 100 hari hingga 6 bulan pemerintahan Mega, suasananya masih bulan madu, tapi dalam 100 hari pemerintahan SBY, masyarakat mulai kecewa. Sedang Seskab Sudi Silalahi di Istana Negara, Jakarta, kemarin, mengungkapkan bahwa SBY secara terus terang telah mengkritik para menterinya dan mengaku tidak puas terutama terhadap pelaksanaan program pemberantasan tindak pidana korupsi.

SBY dan Wapres Jusuf Kalla secara khusus mengumpulkan pejabat bidang hukum yakni Kapolri Da'i Bachtiar, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh dan Ketua KPK Taufiqurahman Ruki.

"Presiden belum puas karena kasusnya banyak, tapi baru beberapa yang tertangani," kata Seskab Sudi Silalahi usai rapat evaluasi program pemberantasan korupsi di Istana Negara, kemarin.Dikatakan, pada langkah awal pemerintah telah mengambil berbagai langkah politik dan hukum untuk mensukseskan pencapaian salah satu misi utama Kabinet Indonesia Bersatu itu.

Sementara Ketua KPK Taufiqurahman Ruki menerima keluhan presiden itu. Taufiqurahman mengaku kinerja jajarannya belum bisa memuaskan harapan masyarakat karena kendala teknis diantaranya KPK masih lembaga baru.

“Jumlah penyidik di KPK saat ini masih jauh dari yang dibutuhkan. Selain itu Indonesia baru punya satu pengadilan anti korupsi. Kalau ada 124 kasus maka harus disidangkan secara bergantian," katanya. Sedang Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengatakan jajarannya sudah bekerja dengan baik. Diantaranya menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah dan anggota DPR, baik di daerah maupun pusat.

"Kami sudah menangani 124 kasus, beberapa diantaranya siap dilimpahkan ke pengadilan," kata dia.Mengenai kasus yang sudah di-SP3 kan, pihaknya sudah menyiapkan dua dari lima kasus untuk dilimpahkan ke pengadilan. Kasus itu yakni kasus ruislag tanah Lemigas dan pelaksanaan perjanjian technical assistance contract (TAC) Balongan. HPS/AUL