SBY Sendiri Belum Puas

Bali Post 28/1/05: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku belum puas terhadap penanganan korupsi terkait 100 hari pertama kinerja aparat penegak hukum Kabinet Indonesia Bersatu. Mengingat, kasus korupsi yang begitu banyak, namun hanya beberapa yang tertangani.

''Presiden menginginkan semua sesuai rencana. Jadi, ada hal yang masih belum sesuai rencana, ya... beliau belum puas,'' ungkap Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi usai menemani Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, Kapolri Da'i Bachtiar dan Ketua KPK Taufiqurrahman Ruqi menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (27/1) kemarin.

Disebutkannya, meski belum puas namun kinerja aparat penegak hukum jangan dianggap gagal. Malah seharusnya disyukuri apa yang sudah dilakukan Kejaksaan Agung dan Polri. ''Terbukti, ada trend baru bahwa kasus korupsi di tingkat pusat maupun daerah mengalami penurunan yang sangat drastis,'' ungkapnya.

Juga, secara ketentuan Presiden mengaku pemberantasan korupsi sesuai jalur yang ditetapkan. ''Dan, Presiden tetap meminta supaya penanganan kasus hukum lebih ditingkatkan, dipacu dan dipercepat lagi sesuai sasaran dan harapan masyarakat,'' jelasnya.

Sementara itu, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengatakan sebenarnya target pelimpahan kasus korupsi ke pengadilan sudah melampaui target. Dari 62 kasus ternyata kejaksaan telah melimpahkan 124 kasus. Dari jumlah itu, sebagian besar kasus korupsi terjadi di daerah seluruh Indonesia, di antaranya kasus yang dilakukan bupati, wali kota dan anggota DPRD.

Kejaksaan Agung juga membuka lagi kasus yang sempat mendapat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). ''Ada dua kasus yang dibuka lagi yaitu dugaan korupsi kasus TAC Pertamina Balongan dan tukar guling tanah Ditjen Migas,'' jelasnya.
Sementara untuk kasus korupsi BLBI, Kejaksaan Agung akan menangani lagi secara khusus karena kasus itu memiliki karakter yang berbeda. ''Kita akan membahas kasus BLBI dalam waktu dekat lagi,'' tambahnya.

Kapolri Jenderal Pol. Da'i Bachtiar mengatakan penyidik Mabes Polri sudah berhasil menangani kasus korupsi sekitar enam kasus berskala besar seperti kasus korupsi BNI dengan menjerat 17 tersangka dan seorang kabur ke luar negeri, juga kasus korupsi KBC (Kahara Bodas Company) dengan tersangka dua orang, satu WNI dan seorang warga negara AS Robert yang akan disidang absensia.

''Juga kasus korupsi Nurdin Halid, Gubernur Aceh Abdullah Puteh dan kasus korupsi yang dilakukan dua wali kota dan 15 bupati yang semua kasus itu sudah dilimpahkah ke kejaksaan, bahkan sudah ada yang dijatuhui hukuman,'' katanya.

Ketua KPK Taufiqurrahman Ruqi mengakui penanganan korupsi yang ditanganinya selama ini masih berjalan lamban, dikarenakan masalah teknis di mana struktur KPK tidak sama dengan Kejaksaan Agung dan Mabes Polri maupun lembaga pengadilan yang memiliki tim kerja yang lebih banyak. Juga, lembaga pengadilan antikorupsi jumlahnya masih satu dan lokasinya di pusat pemerintahan, sehingga bila ada korupsi yang ditangani sebanyak 124 kasus maka harus dilakukan pengadilan secara bergantian sehingga tidak efisien. ''Meski demikian, KPK tetap menjalankan tugas dalam pemberantasan korupsi,'' jelasnya. (034)