Jakarta, 28/4/2005: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan delapan langkah pemberantasan korupsi setelah enam bulan pemerintahannya. Penetapan itu dilakukan dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi dengan jajaran pemerintah maupun luar pemerintah di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/4/2005).

Langkah Pertama, membersihkan "rumah" sendiri dari korupsi untuk menggugah dan mengajak rakyat melakukan langkah yang sama. Yang dimaksud rumah sendiri adalah Sekretariat Negara termasuk yayasan-yayasannya, Sekretariat Kabinet, Kantor Presiden dan Kantor Wakil Presiden.
Langkah kedua, mencegah besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh penyimpangan pengadaan barang dan korupsi pengadaan barang.

Langkah Ketiga, mencegah penyimpangan termasuk dalam tender proyek-proyek rekonstruksi Aceh yang cukup besar selama empat tahun. Langkah Keempat, mencegah penyimpangan tender bagi pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan. Langkah Kelima, berdasarkan bukti-bukti permulaan dan dugaan kuat terjadi korupsi dan penyimpangan di berbagai lembaga pemerintah dan swasta, pemerintah akan melakukan langkah-langkah hukum.

Langkah Keenam, mencari dan menemukan terpidana yang telah dijatuhi hukuman atau yang sedang menjalani proses hukum yang diduga kuat berada di luar negeri. Langkah ketujuh adalah melakukan peningkatan intensitas pemberantasan penebangan liar. Dan, Langkah Kedelapan, pemerintah akan melakukan penelitian terhadap pembayaran pajak dan cukai tahun 2004.
Saat jumpa pers, Presiden didampingi seluruh pejabat yang turut serta dalam rapat koordinasi, di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Widodo AS, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrahman Ruki.

Presiden Yudhoyono menyebut bahwa rapat koordinasi yang akan dilakukan sekali sebulan itu bukan lagi sekadar membangun wacana, melainkan sudah membuat langkah-langkah nyata. "Sebuah action plan yang bisa diukur kemajuannya. Oleh karena itu, rapat seperti ini akan dilaksanakan setiap bulan di mana kita akan mengukur kemajuannya. Kalau ada hambatan-hambatan, kita akan carikan solusinya," ujarnya.

Yudhoyono mengakui, selama enam bulan pemerintahannya ada beberapa hasil yang telah dicapai dalam upaya pemberantasan korupsi yang dipimpinnya langsung meskipun belum besar sekali. Menurutnya, selama enam bulan ini pemerintahannya telah berhasil mencegah keinginan orang untuk korupsi. "Saya memaknai langkah-langkah pencegahan atau tindakan preventif sudah mulai membuahkan hasil. Ini akan menjadi modalitas langkah awal yang harus ditindaklanjuti," ujarnya. *e-ti/cnm

		BERITA LAINNYA




		= Presiden Yudhoyono: Delapan Langkah Pemberantasan Korupsi = Tidak Semua Eselon I Akan Diganti = Kementerian Negara Kominfo Jadi Departemen = Ical, Sugiharto, dan Suryadharma Dapat Nilai Terendah = M Samsul Arif, Kinerja Belum Sentuh Substansi = Presiden Tak Pernah Janji Soal 100 Hari = Dikritik, SBY Ngaku Lapang Hati = Paul Sutaryono: 100 Hari Pemerintah dan Industri Perbankan = FKB Kecewa, SBY-JK Tekesan Masih Kampanye = Masalah 100 Hari, Presiden Terjebak Jargon Sendiri = Seratus Hari Tanpa Perubahan Signifikan = Gebrakan 100 Hari Tanpa Gebrakan = Megawati: Janji SBY di Awang-awang = Kinerja Kementerian BUMN Buruk = Janji-Janji Presiden Sulit Sitepati = Ketidakpuasan Publik Mulai Terekspresikan = Presiden Belum Puas, 100 Hari Dapat Ponten 4 = 100 Hari SBY-Kalla, Tidak Puas Kinerja Aparat Hukum = Penanganan Korupsi, SBY Sendiri Belum Puas = Tajuk Kompas: Kinerja 100 Hari Pemerintah SBY-Kalla = 100 Hari Pemerintahan SBY Penegakan Hukum Masih Buruk = Presiden Tidak Puas Kinerja Polisi dan Jaksa = Sukardi Rinakit: SBY dan Politik "Gusti Ora Sare" = Presiden SBY, Jangan Cepat Vonis Pemerintah Gagal = Frans Seda, Budaya 100 Hari = Noktah Merah Rapor SBY = Dr J Kristiadi, Hanya Retorika Politik


	BERITA TOKOH INDONESIA