Jakarta 04/11/06: Baru 35 hari dibentuk dan 18 hari bekerja, Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R) harus keluar dari istana. Kemarin tim ahli pimpinan Marsillam Simanjuntak itu dinonaktifkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Keputusan tersebut diambil setelah SBY melakukan pertemuan empat mata dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Presiden dan saya sepakat bahwa dalam kabinet sudah ada koordinasi yang built in (matang). Jadi, tidak diperlukan lagi (lembaga) koordinasi yang lain," kata Wapres Jusuf Kalla usai membuka Rakornas Lembaga Pemenangan Pemilu Partai Golkar di Hotel Menara Peninsula Jakarta kemarin. Sebelum datang ke acara Golkar itulah, Wapres menghabiskan waktu 2 jam 45 menit di Istana Kepresidenan.

Pertemuan SBY dan Kalla itu digelar mendadak. Berdasar informasi dari Kantor Wapres, SBY menelepon Kalla pukul 08.00. Saat itu SBY meminta Kalla hadir ke kantornya untuk membicarakan masalah UKP3R yang dibentuk pada 29 September melalui Keppres Nomor 17 Tahun 2006.

Kalla hadir di istana pukul 11.00 dengan mengenakan kemeja biru muda dan langsung masuk ke Kantor Presiden yang berada di antara Istana Negara dan Istana Merdeka. Pertemuan tersebut digelar tertutup. Bahkan, wartawan yang biasa meliput di istana pun diberi informasi bahwa acara SBY kemarin intern. Biro Pers dan Media Rumah Tangga Kepresidenan juga tidak bersedia memberikan ID Card harian bagi wartawan yang akan masuk ke istana.

Tepat pukul 12.00, kedua pemimpin itu keluar dari Kantor Presiden untuk salat Jumat di masjid istana. Keduanya tampak ingin terlihat mesra di depan para wartawan. SBY dan Kalla menaiki bogie (mobil golf) dari Kantor Presiden ke Masjid Baiturrahim yang berjarak sekitar 500 meter. SBY sendiri yang menyetir bogie. Kalla duduk di sebelah SBY. Keduanya terlihat berbicara serius selama perjalanan.

Menurut keterangan pegawai istana, baru pertama selama menjadi Wapres, Kalla salat Jumat di Istana Kepresidenan. Usai salat Jumat, teater kemesraan SBY-Kalla dilanjutkan kembali. Kali ini penumpang bogie-nya bertambah. SBY tetap menyetir, Kalla juga tetap duduk bersebelahan dengan SBY. Di belakang mereka, duduk Staf Khusus Presiden untuk Urusan Timur Tengah Alwi Shihab.

Pertemuan SBY dan Kalla kemudian dilanjutkan dengan makan siang. Kali ini bertiga dengan Alwi Shihab. Menunya ikan balado, tahu, daging, dan sup kacang merah. Pertemuan lanjutan itu berakhir pukul 13.45 karena Kalla harus menghadiri acara Partai Golkar di Hotel Peninsula.

Tidak ada keterangan pers baik dari presiden maupun wakil presiden terkait pertemuan tersebut. Baru setelah acara Partai Golkar di Hotel Peninsula, Kalla "membocorkan" hasil pertemuannya dengan SBY.

Menurut Kalla, dalam tubuh Kabinet Indonesia Bersatu telah ada kesepakatan tentang pembagian tugas mengoordinasikan kinerja pemerintahan. Presiden mengoordinasikan kebijakan pemerintah dan wakil presiden bertugas mengoordinasikan implementasi kebijakan pemerintah yang digariskan presiden.

"Sedangkan urusan koordinasi teknis pemerintahan yang lebih detail dilakukan menteri koordinator," papar Kalla.

Dalam pasal 4 Keppres 17/2006, UKP3R mendapat tugas dan kewenangan yang cukup besar dalam membantu tugas presiden. Fungsi UKP3R dalam keppres itu, antara lain, membantu presiden menetapkan sasaran perubahan dan prioritas pencapaian kemajuan yang harus dilakukan dalam waktu tertentu, membantu presiden menemukan kelemahan dalam pelaksanaan program dan reformasi serta cara mengatasinya, menampung saran dan keluhan masyarakat dan dunia usaha.

Selain itu, UKP3R ditugaskan memantau dan menganalisis kelemahan pelayanan publik yang terjadi serta membantu presiden menetapkan perbaikan mutu administrasi publik dan pelaksanaan pembaruan tata kelola pemerintahan.

Pembentukan unit kerja baru tersebut memantik kontroversi. Di kalangan pengamat, itu merupakan bentuk ketidakpercayaan presiden kepada para menteri. Dari parpol, Partai Golkar paling menentang kehadiran Tim Marsillam tersebut.

Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Surya Paloh pada Kamis (2/11) menyatakan, masalah UKP3R akan menjadi salah satu agenda dalam Rapimnas Partai Golkar 13 November mendatang. Menurut dia, SBY berhak membentuk tim kepresidenan yang dibutuhkan. Namun, Golkar terkejut karena UKP3R dibentuk tanpa memberi tahu Kalla sebagai wapres.

"Itu menjadi masalah dan bisa berdampak politis tertentu," jelas Paloh. Tekanan Partai Golkar itulah yang diyakini menjadi alasan SBY menonaktifkan tim Marsillam tersebut.

Sumber di Istana Wakil Presiden mengungkapkan, pembekuan UKP3R diikuti larangan atas kehadiran Marsillam Simanjuntak serta dua deputinya, Letjen TNI (pur) Agus Widjojo dan Edwin Gerungan, dalam sidang-sidang kabinet. Marsillam yang juga mantan jaksa agung pada era Presiden Abdurrahman Wahid tersebut juga tidak diperkenankan melanjutkan rapat koordinasi dengan kementerian negara maupun lembaga pemerintah nondepartemen. Sejak dinyatakan mulai bekerja 16 Oktober lalu, Marsillam beberapa kali ikut hadir dalam sidang kabinet.

Meski setuju membekukan UKP3R, Kalla mengaku bahwa belum ada keputusan pencabutan keppres pembentukan UKP3R. Sebab, SBY masih akan mengkaji langkah guna menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Kalla. "Itu soal teknis saja," ujarnya.

Kalau Kalla blak-blakan soal penundaan pengaktifan UKP3R, SBY justru berusaha menutupi. Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng menyatakan, SBY sengaja mengundang Kalla untuk menjelaskan keberadaan UKP3R.

"Banyak spekulasi yang berkembang di luar. Agar tidak menimbulkan salah paham, presiden membicarakannya dengan wapres. Suasananya hangat dan tidak ada masalah. Itu hal yang biasa," ungkapnya.

Kepada Kalla, kata Andi, SBY menjelaskan bahwa keberadaan UKP3R tidak mengubah apa pun tentang peran serta tugas presiden, wapres, menko, maupun menteri kabinet. Semua tetap berjalan seperti biasa.

Secara teknis, jelas dia, UKP3R membantu presiden dalam hal-hal yang diperlukan presiden, yakni memantau dan mempercepat jalannya agenda reformasi. "Jadi, saya ulangi, keberadaan unit kerja tersebut tidak mengubah apa pun, kecuali secara teknis membantu hal-hal tertentu," tegas alumnus Fisipol UGM tersebut.

Andi juga membantah bahwa pembentukan UKP3R itu tidak dikomunikasikan dengan Kalla. "Komunikasi antara presiden dan wapres berjalan intensif. Tidak harus bertemu langsung, tapi bisa telepon setiap saat," kata lulusan Universitas Northern Illinois, AS, tersebut.(Indopos,4 November 2006)

**************

Presiden-Wapres

Sepakat Tak Ubah Koordinasi

Jakarta, 4 November 2006: Setelah beberapa hari jadi polemik di media massa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menjelaskan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi yang baru saja dibentuknya.

Penjelasan itu diberikan, antara lain karena pembentukan UKP3R tidak melibatkan Wapres. Pertemuan itu, berlangsung di ruang kerja Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/11).

Selain memberi penjelasan mengenai UKP3R yang diketuai Marsillam Simandjuntak, pertemuan mendadak itu dilakukan untuk menunjukkan kepada publik atas harmonisnya hubungan kedua pemimpin.

Usai pertemuan empat mata, kedua pemimpin muncul berdua dengan mobil golf yang dikemudikan Presiden menuju Masjid Baiturahman untuk shalat Jumat. Selama dua tahun pemerintahan, ini kesempatan pertama kedua pemimpin shalat Jumat bersama di masjid di kompleks Istana Kepresidenan. Setelah pertemuan dan shalat Jumat bersama, Presiden dan Wapres kembali ke ruang kerja masing-masing untuk makan siang.

Isi pembicaraan empat mata tertutup itu disampaikan juru bicara kepresidenan Andi Mallarangeng yang tak ikut serta dalam pertemuan. Dalam jumpa pers, Andi mengemukakan, "Presiden menjelaskan kepada Wapres tentang UKP3R yang kini hangat dibicarakan di mana-mana."

Menurut Andi, kepada Wapres, Presiden menegaskan UKP3R tidak mengubah peran dan tugas Presiden, Wapres, menteri koordinator, maupun seluruh anggota kabinet. UKP3R juga tidak mengkoordinasikan tugas-tugas menteri. UKP3R dibutuhkan Presiden untuk memantau dan mempercepat jalannya agenda reformasi.

Dalam pertemuan juga dibahas langkah-langkah pemerintah di bidang ekonomi setelah melihat indikator ekonomi makro ekonomi yang terus membaik. Menurut Andi, Presiden juga memberi tugas khusus kepada Wapres untuk membantu mengendalikan komitmen investasi yang selama ini telah dilakukan pemerintah dengan sejumlah pihak.

Sementara itu saat ditanya hasil pertemuan, Wapres Jusuf Kalla menyatakan, dirinya dan Presiden Yudhoyono sepakat bahwa koordinasi untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan sudah menyatu dalam kabinet. Karena itu tidak dibutuhkan lagi koordinasi lain seperti dari UKP3R yang dipimpin Marsillam Simandjuntak.

"Saya dan Presiden tentu sepakat bahwa dalam kabinet itu sudah ada koordinasi yang built-in, yaitu saya mengkoordinasikan tugas-tugas yang implementatif dan hal-hal yang detail. Sedangkan para Menko mengkoordinasikan para menterinya, sehingga tidak dibutuhkan koordinasi lainnya dari mereka (UKP3R)," ujar Kalla menjawab pers, seusai memberikan pengarahan pada pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) Partai Golkar di Jakarta, Jumat.

Namun, perihal Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2006 yang mendasari terbentuknya UKP3R, Kalla menegaskan, Keppres-nya tidak dicabut. "Presiden akan mempelajari lagi lebih lanjut Keppres-nya secara teknis," tambah Kalla, tanpa merinci.

Sebelumnya, Kalla sempat tidak mau menjelaskan mengenai hasil pertemuannya ketika pers menanyakan pertemuannya dengan Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden, Kompleks Istana. Namun, setelah didesak, Wapres akhirnya menjawab.

Jelaskan ke Golkar

Seusai meladeni pers, Kalla melakukan pertemuan dengan sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Menurut salah seorang pengurus Golkar, yang tak mau disebut namanya, pada intinya masalah UKP3R sudah diselesaikan bersama Presiden Yudhoyono. Presiden dan Wapres sepakat tetap menjalankan peran yang telah disepakati sebelumnya. "Kehadiran UKP3R tidak dibutuhkan. Namun, karena Keppres terlanjur diterbitkan, maka Keppres itu untuk sementara diendapkan dulu," ujarnya.

Dalam pertemuan, Wapres menjelaskan, Presiden Yudhoyono tidak punya maksud untuk tidak mengajak Wapres saat memutuskan pembentukan UKP3R. Bahkan, Presiden juga tidak menduga kalau personil UKP3R kemudian dianggap menimbulkan masalah bagi Partai Golkar.

"Wapres menyatakan UKP3R adalah hak prerogatif Presiden. Masalahnya bagaimana jika UKP3R menimbulkan masalah baru seperti adanya spekulasi lembaga itu akan menggusur lembaga kepresidenan sendiri, seperti Sekretaris Wapres, Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet. Juga menimbulkan dugaan adanya keretakan hubungan Presiden dan Wapres," tambahnya.

Kalla juga sempat mengingatkan Presiden Yudhoyono mengenai komitmen dasar mereka ketika mereka bergabung menjadi calon Presiden dan Wapres sebelum kampanye calon Presiden dan Wapres.

Namun Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono lebih diplomatis saat ditanya reaksinya. "Sebagian memang kecewa. Tapi sikap Golkar akan ditentukan dalam Rapim Golkar," ujar Agung, usai pembukaan Musyawarah Nasional XV Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, Kamis (2/12) malam.

Bubarkan UKP3R

Sementara, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadyah Din Syamsuddin, Jumat pagi menyatakan prihatin dengan terbentuknya UKP3R. Pasalnya, selain tidak melibatkan Wapres dalam pembentukannya, keberadaan UKP3R juga bisa mengganggu kinerja pemerintahan serta bisa menimbulkan keretakan "dwitunggal" Presiden Yudhoyono dan Wapres Kalla

"Apalagi ada dugaan orang-orang di UKP3R hanya berasal dari kelompok tertentu. Demi keutuhan dan kekompakan pemerintahan, UKP3R sebaiknya dibubarkan. Memang itu pilihan sulit buat Presiden, tapi saya kira agar kinerja pemerintahan tak terganggu, itu pilihan terbaik, " ujar Din yang datang ke Istana Wapres secara mendadak, dan tak tercantum di agenda Wapres.

Sebaliknya, Wakil Sekretaris DPP Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin berpendapat sikap Partai Golkar terhadap UKP3R merupakan tidak berdasar. "Alasan itu tidak logis. Aneh jika Wapres keberatan.Terlebih lagi kalau alasannya adalah subyektif dan personal karena Ketua UKP3R Marsillam Simandjuntak pernah memusuhi Golkar." kata Lukman.

Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengingatkan, pembentukan UKP3Rhendaknya bukan untuk kepentingan Pemilu 2009. "Saya setuju jika lembaga itu bertujuan menguatkan hubungan antarlembaga dan kementerian yang sudah ada. Tapi jangan memperuwet hubungan dan bukan untuk kepentingan pemilu," ujar Hidayat Nur Wahid di kampus FISIP Universitas Indonesia Depok, Jumat (3/11) sore

Tak Perlu Emosional

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Muladi mengingatkan, partai politik tidak perlu emosional menanggapi pembentukan UKP3R. Karena, unit kerja itu tidak lebih merupakan lembaga ad hoc, yang bersifat sementara, dan setiap saat bisa dibubarkan. �Partai tidak perlu emosional menanggapi pembentukan UKP3R itu. Tetapi, di sisi lain Marsilam Simandjuntak dan anggota UKP3R jangan terlalu percaya diri dan over acting dalam melaksanakan tugasnya, sehingga melebihi kewenangan menteri koordinator atau Wapres yang juga punya kewenangan melakukan pengawasan," kata Muladi, Jumat (3/11) di Semarang.

Menurut Muladi, UKP3R merupakan lembaga yang bersifat ad hoc, sampai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Kementerian Negara dan RUU tentang Dewan Penasihat Presiden yang saat ini dibahas DPR, diundangkan. �Dalam era demokratisasi seperti sekarang, memang mestinya tidak perlu lagi ada lembaga bersifat ad hoc. Pemerintah harus memanfaatkan lembaga yang ada," tegas Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang itu. "Tapi sebelum ada UU yang mengatur lebih rinci, bisa saja Presiden membentuk lembaga baru," tambahnya.

Walaupun demikian, Muladi mengakui, UKP3R bisa menjadi terapi kejut (shock therapy) terhadap anggota Kabinet Indonesia Bersatu. Presiden tampaknya �meragukan" kinerja sejumlah menteri dalam melakukan pengelolaan reformasi, sehingga dibentuk lembaga lain untuk mengawasinya. Pembentukan UKP3R ini bisa saja berujung dengan dilakukannya reshuffle kabinet.. (Kompas 4 November 2006) e-ti

		BERITA LAINNYA




		= Tim Marsillam Hanya 18 Hari = Awal Ramadhan 1427 H = Maklumat Keindonesiaan = Gempa Yogya Tewaskan 4.611 Orang = Buron BLBI Ditangkap di AS = Purnawirawan TNI-AD Tolak MoU Aceh = Damai, Damai, Damailah Aceh = DPR Pilih Anggota Komisi Yudisial = Aljazair Anugerahkan Medali kepada 13 Tokoh Indonesia. = 36 Tokoh Iklan Kenaikan Harga BBM = Harga BBM Naik = Tidak Semua Eselon I Akan Diganti = Kementerian Negara Kominfo Jadi Departemen = Ical, Sugiharto, dan Suryadharma Dapat Nilai Terendah = M Samsul Arif, Kinerja Belum Sentuh Substansi = Presiden Tak Pernah Janji Soal 100 Hari = Dikritik, SBY Ngaku Lapang Hati = Paul Sutaryono: 100 Hari Pemerintah dan Industri Perbankan = FKB Kecewa, SBY-JK Tekesan Masih Kampanye = Masalah 100 Hari, Presiden Terjebak Jargon Sendiri = Seratus Hari Tanpa Perubahan Signifikan = Gebrakan 100 Hari Tanpa Gebrakan = Megawati: Janji SBY di Awang-awang = Kinerja Kementerian BUMN Buruk


	BERITA TOKOH INDONESIA