Kepemimpinan DPR Sangat Lemah

Jakarta 17/3/2005: Rapat Paripurna DPR, Rabu 16/3/2005 berakhir ricuh akibat kepemimpinan DPR yang dinilai sangat lemah. Sehingga DPR, secara kelembagaan, belum berhasil menyikapi kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak per 1 Maret 2005. Ini kedua kalinya, Rapat Paripurna DPR periode 2004-2009 ricuh.

Kericuhan pertama terjadi pada rapat paripurna tanggal 9 November 2004. Rapat itu juga dipimpin Agung Laksono. Saat itu anggota F-PD tidak bisa menguasai emosi, menggebrak-gebrak meja dan maju ke podium. Mereka keberatan surat interpelasi dibacakan.

Sementara kericuhan kedua dalam Rapat Paripurna DPR ini terjadi ketika Ketua DPR Agung Laksono yang memipin rapat hendak mengetuk palu mengesahkan hasil rapat konsultasi pimpinan Dewan dan pimpinan fraksi yang berlangsung sebelumnya, yakni untuk memvoting dua opsi.

Opsi pertama, menyerahkan pembahasan lanjutan tentang kenaikan harga BBM kepada alat kelengkapan Dewan (Komisi VII, Komisi XI, dan Panitia Anggaran) secepatnya, sesuai dengan kesepakatan pertemuan konsultasi tanggal 10 Maret 2005. Opsi ini didukung F-PG, F-PD, F-PKS, F-PAN, F-PPP, F-BPD dan F-PBR.

Opsi kedua, rapat paripurna mengambil sikap tegas menolak atau menerima kenaikan harga BBM. Opsi ini didukung F-PDIP, F-PKB dan F-PDS.

Padahal dalam rapat paripurna sehari sebelumnya, dalam pemandangan fraksi F-PKS, F-PAN dan F-PBR menyatakan menolak kenaikan harga BBM bersama F-PDIP, F-PKB dan F-PDS. Hanya F-PD dan F-BPD yang menyatakan dapat memahami. Sedangkan F-PG dan F-PPP tidak menyatakan sikap yang jelas.

Saat Agung Laksono hendak mengetukkan palu mengesahkan kedua opsi itu, sejumlah anggota Dewan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), antara lain Aria Bima (Jawa Tengah V), Mangara Siahaan (Jawa Barat I) dan Effendi MS Simbolon (DKI Jakarta I), mendatangi meja pimpinan sidang, akibat mikrofon di hadapan mereka dimatikan.

Mereka memprotes Ketua DPR Agung Laksono yang terkesan tidak netral karena terlalu cepat mengetuk palu sidang mengesahkan materi voting hasil rapat konsultasi pimpinan Dewan dan pimpinan fraksi. Bagi mereka materi voting tersebut merupakan upaya mengulur-ulur waktu.
 

Aksi dorong-mendorong pun terjadi. Sampai-sampai ajudan Agung, Boni, juga turun tangan mendorong Aria dan Effendi. Effendi yang sempat tersungkur pun balik mendorong Boni.

Kericuhan semakin triuh setelah anggota Fraksi Partai Golkar (F-PG) di antaranya Yorris Raweyai (F-PG, Papua) dan Fraksi Partai Demokrat (F-PD) juga naik ke podium berteriak-teriak melindungi Agung. Mangara jatuh tersungkur karena didorong. Begitu pula Effendi terjungkal ke belakang podium karena ditarik dari belakang oleh anggota Dewan dari F-PG.

Akibat kericuhan itu,  Wakil Ketua DPR Zainal Ma’arif mengambil-alih pimpinan rapat dan menskors rapat hingga batas waktu yang belum ditentukan. Direncanakan Kamis pagi ini (17/2/2005), sekitar pukul 10.00, pimpinan fraksi kembali mengadakan lobi untuk mencari titik temu.

Agung yang kemudian ditemui pers mengaku menyesalkan adanya kejadian tersebut. Ia meminta maaf kepada rakyat atas kericuhan yang terjadi. Wakil Ketua Umum Partai Golkar di bawah pimpinan Jusuf Kalla itu megnaku hanya melaksanakan apa yang menjadi pertemuan konsultasi.

Ada Agenda Tersembunyi

Effendy Choirie dari F-PKB seusai sidang menyatakan bisa memahami mengapa anggota F-PDIP begitu emosi. "Itu karena pimpinan sidang tidak tegas dan terkesan memiliki agenda tersembunyi," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua F-PKS Zulkieflimansyah berkomentar tenyang kericuhan itu sebagai akibat lemahnya kepemimpinan DPR  yang pimpinan rapat. Walaupun dia melihat kedua belah pihak sama-sama salah. "Yang dipimpin menjadi liar karena yang memimpin lemah kepemimpinannya dalam mengambil keputusan dan kesimpulan." Menurutnya, apa pun alasannya, pimpinan sidang harus minta maaf kepada publik karena bagaimanapun persidangan adalah tanggung jawab dia.

Sedangkan F-PDIP Tjahjo Kumolo menegaskan, kawan-kawan sefraksinya tidak bersalah. "Kami memperjuangkan aspirasi rakyat. Rapat paripurna adalah hak anggota DPR," ujarnya. Tentang anggota yang terlibat kericuhan, Tjahjo mengatakan, "Saya yang bertanggung jawab." *ti/tsl