Dr. Laurence Manullang
Kinerja 15 Hari KIB
Jakarta 2/11/2004: Top eksekutif keuangan dunia Dr Laurence Manullang
menyoroti kinerja 15 hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB). Dia belum
melihat para menteri menjabarkan arahan Presiden yang bersifat kualitatif
menjadi sasaran objektif yang kuantitatif di departemen masing-masing.
Kepada pers di Jakarta, Selasa (2/11), Direktur Institut Manajemen
Indonesia, itu mencontohkan defisit anggaran sebesar Rp 26,271 triliun
harus dijelaskan ditutup dengan apa. “Kalau dengan mengurangi subsidi BBM,
berapa, atau dengan optimalisasi anggaran, berapa, atau pergeseran
pemakaian minyak pada migas, berapa,” kata Manullang, yang juga Ketua
STIE IBEK, Jakarta.
Manullang mengatakan, produksi minyak Indonesia yang hanya 1,02 juta
barrel perhari tidak dijelaskan apa penyebabnya menurun. Ia menengarai
salah satu penyebab adalah dengan UU Migas yang mengharuskan investor
membayar pajak, padahal belum menemukan minyak, telah menyebabkan
investor tidak ada yang berminat datang ke Indonesia. Padahal, kebutuhan
minyak domestik 1,350 juta barrel perhari. Berarti lebih dari 350.000
barrel perhari minyak diimpor menguras devisa.
“Apakah dengan menaikkan harga minyak persoalan selesai, sedang
masyarakat 45 persen menghendaki BBM jangan dinaikkan. Menteri terkait
harus mendesain action plan sekarang dan sasaran yang akan dicapai dalam
1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya,” kata Manullang.
Demikian pula dengan penerimaan pajak yang Rp 403,8 trilliun,
dipertanyakannya apakah tidak mungkin defisit anggaran dapat ditutupi
semua dengan menertibkan perpajakan. Sebab, demikian Manullang, selama
ini masyarakat dan pengusaha memperkirakan 30 persen pajak bocor ke
tangan-tangan individu dengan pelaporan fiktif. Sedangkan penerimaan non-pajak
yang sebesar Rp 279,2 trilliun masih dapat ditingkatkan melalui
penertiban penyelundupan. “Coba, lihat casing handphone diimport melalui
tentengan saja oleh beberapa pengusaha tanpa bea. Bea Cukai, aparat
terkait, pengusaha, setiap detik panen,” kata Manullang, mencontohkan
betapa lemahnya aparat bea cukai menertibkan sumber pendapatan negara.
Sebagai top eksekutif keuangan dunia yang sudah populer namanya di
kalangan internasional, Manullang menyebutkan untuk membayar hutang luar
negeri Rp 70 trilliun tahun ini sangat berat. Ia meminta Menteri terkait
menjelaskan bagaimana menanggulanginya, sebab nampaknya para kreditor
akan tidak menyetujui rescheduling karena mereka menganggap sesungguhnya
Indonesia mampu membayar. Penyebabnya hanya karena sumber-sumber dana
tidak dioptimalkan malah didesain suatu pipa kebocoran.
Terbukti hasil temuan BPK terdapat Rp 166,5 trilliun kebocoran, berarti
8,3 persen dari PDB yang berjumlah Rp 1.990,3 trilliun. Sedang penggerak
ekonomi, seperti investasi PMA, tahun 2003 hanya US$ 1,7 milliar
bandingkan dengan US$ 40 milliar di tahun 1995, atau PMDN tahun 2003
hanya Rp 25,3 trilliun dibanding tahun 1995 yang Rp 119 trilliun.
Manullang juga menyoroti perbankan yang belum bisa berfungsi sebagai
agent of development. Terbukti dana masyarakat yang terkumpul Rp 909,5
trilliun, yang disalurkan menunjang kegiatan ekonomi baru Rp 430,18
trilliun atau 47,3 persen. Bank mengakumulasikan pendapatan dari spread
antara lending rate-borrowing rate yang menyolok. “Bank menyalurkan
kredit berbunga 19 persen, dan membayar bunga tabungan ke nasabah hanya 6
persen. Bank aman dengan menikmati selisih bunga tidur 13 persen,”
tegasnya.
Angka kemiskinan absolut menurut Manullang telah mencapai 17,4 juta
penduduk. Ditambah dengan tenaga kerja setengah menganggur, yang bekerja
kurang dari 40 jam seminggu, membuat angka kemiskinan menjadi 41 juta
penduduk atau 50 persen dari tenaga produktif.
Hasil hutan yang dicuri bernilai Rp 83 miliar perhari, atau Rp 30,42
trilliun pertahun itu sebenarnya jauh dari cukup menutupi defisit
anggaran Rp 26,271 trilliun.
Hasil pertanian dan perikanan dalam 100 hari pertama menurut Manulang
hendaknya dikalkulasi berapa kenaikan optimalisasi sebagai kontribusinya
menutupi defisit anggaran. Misalnya, hasil ikan budidaya untuk setiap
500.000 hektar dapat menyerap tenaga kerja 1 juta orang, dan menopang PDB
Rp 1,2 trilliun. Demikian pula hasil gabah yang 53 juta ton (equivalent
32 juta ton beras), harus dipertahankan atau ditingkatkan untuk
menghindari pengurasan devisa.
Manullang juga meminta agar Menteri segera menyiapkan bagaimana rencana
terpadu untuk menanggulangi korupsi di segala sentra biaya (cost center),
di sentra-sentra pendapatan (revenue centers), serta di sentra-sentra
investasi (investment center)
Terhadap ke-326 BUMN pakar akunting Laurence Manullang meminta Menteri
harus menjelaskan bagaimana fondasi business objectives, dimana setiap
line dari Balance Sheet dan Income Statement harus tajam di-review dengan
memakai bedah pisau responsibility accounting. Tidak luput juga, terhadap
capital flight dan dana parkir hasil korupsi di 14 negara-negara penadah
dollar gelap, perlu dipanggil kembali dengan janji amnesti 60 persen
bebas dimasukkan ke kas negara, dalam 6 bulan, bila tidak akan dicari dan
diuber melalui intensive investigators.
“Kalau Menteri mengatakan pada saat ini sedang dilakukan pendataan,
berarti Menteri yang bersangkutan belum mengerti fungsi manajerial,
mereka hanya pekerja rutinitas yang handal (a good lamb) sedang posisi
mereka adalah posisi strategis yang bisa memberdayakan lingkungan jadi
peluang dan mengelola ketidakpastian (to manage uncertainties),” cetus
Manullang.
Manulang menyoroti pula pilihan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang
sejak awal sudah menegaskan akan memberi sejumlah pos tertentu porsi
menteri kepada kalangan professional, namun pada detik-detik akhir
pengumuman kabinet pos itu harus diserahkan kepada kalangan partai
politik yang aturan seharusnya netral. Ini, kata Manullang merupakan
indikator integritas yang diragukan.
“Untuk ini, saya hanya mengutip pendapat Peter Drunker, yang berkata,
eksekutif bisa dimaafkan kalau menduduki jabatan walaupun memiliki kurang
kemampuan tentang pekerjaan yang dipimpinnya. Tetapi, tidak bisa
dimaafkan orang yang memiliki integritas diragukan, juga yang menunjuk
diapun tidak bisa dimaafkan,” kata Laurence. eti/ht-ms |
|
|
|
