Hakim Konstitusi - RAPBN 2004 | Berita Indonesia

C © updated 160803

INDEX BERITA

:::::: Wawancara
:::::: Opini

:::::: Editorial

:::::: Resensi

:::::: Leadership

:::::: Selamat HUT

:::::: Pernikahan

:::::: In Memoriam

:::::: Sebelumnya

:::::: Redaksi

Tahun 2004

Gaji PNS Tidak Naik

Jakarta 15/8/03: Gaji bagi pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, dan pensiunan tidak ada kenaikan pada tahun 2004 meski anggaran untuk belanja pegawai 13,2 persen dibandingkan dengan tahun 2003 menjadi Rp 56,9 triliun. Pemerintah hanya akan memberikan insentif berupa gaji ketiga belas, yang sekaligus sebagai tunjangan hari raya, dan menaikkan tunjangan lauk-pauk bagi anggota TNI/Polri.

Presiden Megawati Soekarnoputri mengemukakan hal itu dalam pidato pidato kenegaraan pengantar RAPBN 2004 di depan Sidang Paripurna DPR di Gedung MPR/DPR Jakarta, Jumat 15/8/03. Ketidaknaikan itu, menurut presiden, karena kemampuan keuangan negara sangat terbatas.

Pengeluaran negara tahun 2004 sebesar Rp 368 triliun. Dari belanja rutin sebesar Rp 185,8 triliun, porsi terbesar sekitar 37 persen atau Rp 68,5 triliun digunakan untuk membayar bunga utang, yaitu bunga utang dalam negeri Rp 43,8 triliun dan utang luar negeri Rp 24,7 triliun. Padahal, untuk pengeluaran pembangunan, pemerintah menganggarkan Rp 68,1 triliun. Sementara yang dialokasikan untuk daerah sebesar Rp 114,9 triliun.

Pendapatan negara ditambah hibah pada 2004 ditargetkan mencapai Rp 343,9 triliun atau naik 2,3 persen dibandingkan dengan tahun 2003. Peningkatkan penerimaan negara ini dicanangkan dari konsolidasi perpajakan yang sudah dilakukan tahun 2003, dilanjutkan pada tahun 2004.

Target penerimaan dari sektor perpajakan sebesar Rp 271 triliun atau naik 6,6 persen dari tahun 2003. Target tersebut 49,1 persen dari pajak penghasilan (PPh), sebesar 31,8 persen dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM), serta 3,9 persen dari pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Sementara itu, dari bea masuk, cukai, pajak/pungutan ekspor, serta pajak lain 15,2 persen. "Rasio perpajakan diperkirakan akan meningkat 13,5 persen dari produk domestik bruto (PDB). Tahun 2003 sebesar 13,1 persen.

Penerimaan negara dari departemen, lembaga nondepartemen, dan laba badan usaha milik negara (BUMN) ditargetkan Rp 72,2 triliun, dan dari pencairan hibah luar negeri dari tahun-tahun sebelumnya sekitar Rp 0,6 triliun.

Dengan demikian diperhitungkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2004 akan mengalami defisit 1,2 persen terhadap PDB atau sekitar Rp 24,9 triliun. "Perlu saya ingatkan, dalam kondisi normal defisit sebesar itu tidak terlalu sulit untuk ditutupi. Tetapi, dalam kondisi tahun 2004, pembiayaan defisit itu menjadi kompleks dan berat," kata Megawati.

Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2004 diprediksi mencapai lima persen, dengan laju inflasi tujuh persen, dan tingkat suku bunga tertimbang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tiga bulan sekitar sembilan persen, atau lebih rendah. Produksi minyak bumi diperkirakan mencapai 1,15 juta barrel per hari, dengan asumsi harga 21 dollar AS per barrel.

Dengan berakhirnya program kerja sama dengan IMF, maka kinerja neraca pembayaran diperkirakan sedikit mengalami penurunan. Secara keseluruhan, cadangan devisa diperkirakan turun menjadi 33,5 miliar dollar AS pada akhir tahun 2004. *e-ti

Pidato Megawati

Disambut Hangat Investor

Iinvestor di Bursa Efek Jakarta (BEJ) menyambut hangat pidato Presiden Megawati di depan Sidang Paripurna DPR 15 Agustus kemarin. Jasso Winarto, Pengamat pasar modal; Direktur Eksekutif PT Sigma Research Institute Inc, mengemukakan meskipun dalam pidato pengantar RAPBN 2004 tadi Presiden Megawati mengetengahkan berbagai isu berat mengenai perkembangan ekonomi Indonesia 2004 setelah lepas dari IMF, tetapi indeks komposit naik tajam 6,518 titik atau 1,28% menjadi 516,647.

Menurutnya, ntuk minggu ini indeks komposit naik 2,23% di tengah membaiknya bursa global dan regional. Kenaikan ini juga didukung oleh berita positif tentang tertangkapnya Hambali 'otak' berbagai teror bom di Indonesia, oleh FBI Amerika Serikat di Thailand.

Dalam mengantarkan RAPBN 2004 yang besarnya Rp368,8 triliun, Presiden Megawati mengingatkan bahwa nantinya Indonesia tak akan ada Paris Club. Tetapi, target defisit anggaran akan tetap 1,2% dari PDB atau Rp24,9 triliun. IMF sendiri yakin bahwa target itu akan bisa dicapai Indonesia meski tidak memiliki Paris Club lagi. Namun, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan menjadi 5% dengan asumsi inflasi 7%.

Dilantik 9 Hakim Konstitusi

Jakarta 16/8/03: Presiden Megawati melantik sembilan hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Sabtu 16/8/03. Kesembilan hakim konstitusi itu adalah Prof HAS Natabaya SH LLM, Prof Dr Mukhti Fadjar SH,, Dr Haryono SH MCL, Prof Dr Jimly Asshiddiqie SH, Letjen (Purn) Achmad Roestandi, I Dewa Gede Palguna SH MH, Dr H Mohamad Laica Marzuki SH, Soedarsono SH, dan Maruarar Siahaan SH. Penetapan hakim konstitusi ini tertuang dalam dituangkan dalam Keppres No 147/M/2003 yang ditandatangani Presiden hari Jumat 15/8/03.

Kesembilan hakim konstitusi merupakan perpaduan pilihan pemerintah, DPR dan MA masing-masing tiga orang. Tiga hakim konstitusi pilihan pemerintah yakni Prof HAS Natabaya SH LLM (Staf Ahli Khusus Menkeh &HAM), Prof Dr Mukhti Fadjar SH, (guru besar hukum tata negara Universitas Brawijaya), dan Dr Haryono SH MCL (anggota MPR Utusan Daerah Jawa Timur).

Hakim konstitusi pilihan DPR yakni Prof Dr Jimly Asshiddiqie SH (guru besar tata negara Universitas Indonesia), Letjen (Purn) Achmad Roestandi anggota Majelis Pakar DPP PPP, dan I Dewa Gede Palguna SH MH Wakil Sekretaris F-PDIP MPR.

Tiga hakim konstitusi pilihan MA yakni Dr H Mohamad Laica Marzuki SH (hakim agung), Soedarsono SH (Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya), dan Maruarar Siahaan SH (Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu).

Ketua hakim konstitusi akan dipilih secara independen oleh dan dari para hakim kinstitusi tersebut. *e-ti