Jakarta 20/10/03: Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VII Partai Golkar berakhir semalam (19/10). Keputusan penting Rapimnas adalah perubahan penentuan bakal calon presiden dalam prakonvensi dari lima menjadi tujuh orang dan penundaan jadwal pelaksanaan konvensi nasional pemilihan calon presiden yang seyogianya dilaksanakan Februari 2004, menjadi setelah pemilu legislatif 5 April 2004.

Tujuh bakal calon presiden yang diloloskan tanpa melalui prakonvensi nasional yang semula dijadualkan harus dilakukan 20-22 Oktober 2003 itu adalah Surya Paloh, Wiranto, Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung, Jusuf Kalla, Prabowo Subianto, dan Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Menurut Wakil Sekretaris Konvensi Nasional Partai Golkar Rully Chairul Azwar, usai paripurna IX Rapimnas Partai Golkar, di Hotel Shangri-La Jakarta, semua peserta rapimnas menerima rekomendasi dari komisi-komisi pada rapat paripurna IX, dengan agenda pengesahan hasil-hasil komisi, dipimpin oleh Ketua DPP Partai Golkar Agung Laksono.

Menurutnya, tidak ada perdebatan yang berarti mengenai perubahan jadwal itu. Beberapa peserta rapim hanya menanyakan alasan mengapa ditetapkan tujuh nama, bukan lima, dan mengapa jadwal konvensi nasional calon presiden berubah menjadi setelah pemilu legisltif yang bertujuan untuk kepentingan Golkar menghadapi Pemilu 2004.

Keputusan ini mendapat tanggapan beragam. Surya Paloh, kandidat Capres Golkar menyatakan rasa kecewa tetapi dapat memahami. Kandidat lainnya, Jusuf Kalla menyambut baik keputusan itu demi kepentingan partai Golkar pada Pemilu 2004. Fahmi Idris Anggota Badan Pengawas Konvensi Partai Golkar mengatakan salah satu esensi prakonvensi adalah kompetisi antarkandidat capres untuk menentukan lima besar yang akan mengikuti proses selanjutnya. ''Kalau rapim sudah menetapkan tujuh nomine dan menunda waktu penentuan satu calon pada dari Februari menjadi setelah pemilu legislatif, untuk apa ada prakonvensi lagi?'' kata Fahmi.

Ketua DPP Partai Golkar Marzuki Darusman mengatakan konvensi capres Partai Golkar telah berjalan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi publik. Namun, anehnya, keputusan rapim memperlihatkan seolah-olah konvensi hanya menjadi urusan internal Golkar. *e-ti






		Wawancara :: Theo L Sambuaga :: Hidayat Nur Wahid :: Slamet E. Jusuf :: Bachtiar Chamsyah :: Jusuf Kalla :: Abdul Khaliq Ahmad :: Alinafiah, MBA :: Tambunan RO :: Soenarno :: Adang Ruchiatna :: Alwi Shihab :: Hatta Rajasa :: Matori Abdul Djalil :: Bagir Manan :: Ali Sadikin :: Satrio Billy Joedono :: Butet Kertaradjasa :: Aberson Sihaloho

Wawancara Theo L Sambuaga (2)

Langkah Konkrit Memberantas Korupsi

Pertama, aparatur pemerintahan harus berdasarkan sistem good governance. Kedua, civil society harus kuat. Sektor negara seperti pemerintah, MA, BPK dan sektor masyarakat seperti pers, mahasiswa, LSM, Parpol harus diberdayakan. Semuanya ini harus kuat tidak hanya di Pemilu saja tetapi setelah Pemilu terus diperkuat.


	ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA